jpnn.com - JAKARTA –Kementerian ESDM memangkas penggantian biaya operasional (cost recovery) dari USD 11,6 miliar menjadi USD 10,4 miliar atau sekitar Rp 136 triliun.
Artinya, terdapat pengurangan ongkos produksi migas yang harus diganti negara sekitar Rp 15,6 triliun.
BACA JUGA: Inilah 5 Mobil Honda yang Paling Laris
Dengan begitu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) harus bisa lebih efisien dalam memproduksi minyak dan gas (migas) pada 2017.
Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, efisiensi harus dilakukan karena masih banyak pos belanja KKKS yang bisa dihemat tanpa mengganggu operasional.
BACA JUGA: Laba Rp 7,1 Triliun, Astra Bagikan Dividen Rp 2,2 Triliun
SKK Migas diminta memberikan laporan tentang pemangkasan biaya pada dua pekan mendatang.
Menko Kemaritiman itu meyakini SKK Migas dapat mengefisienkan biaya produksi migas tanpa mengurangi kinerja KKKS.
BACA JUGA: BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5 Persen
Karena keyakinan tersebut, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak mau biaya cost recovery tahun depan melebihi USD 10,4 miliar.
’’Kalau perlu, cari konsultan untuk menentukan mana yang pantas dan tidak mendapatkan cost recovery. Kalau pantas, nilai sebenarnya berapa,’’ tegas pensiunan Kopassus tersebut.
Permintaan itu sekaligus ditekanan kepada SKK Migas untuk tidak asal menyetujui permintaan KKKS.
Segala aspek harus diteliti sehingga item pengeluaran yang dikompensasi negara betul-betul mendukung pencapaian target produksi minyak mentah siap jual (lifting).
Dalam rapat antara pemerintah dan Komisi VII DPR disepakati target lifting minyak pada tahun depan sebesar 815 ribu barel per hari (bph) dan gas 1,1 juta barel setara minyak (boepd).
’’Akan kita coba. Lifting tidak boleh turun, tapi cost recovery turun. Jangan business as usual,’’ tuturnya kepada SKK Migas.
Permintaan tersebut tidak direspons positif oleh SKK Migas yang mengusulkan cost recovery USD 13 miliar–USD 14 miliar untuk mencapai target lifting tahun depan.
Ketua SKK Migas Amien Sunaryadi khawatir penurunan cost recovery berdampak pada pemenuhan target lifting migas.
’’Pasti berdampak pada penurunan lifting,’’ ungkap mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono menyetujui pendapat Amien. Pemangkasan cost recovery berpotensi mengakibatkan rencana kerja KKKS tidak dikerjakan.
’’Rencana kerja dipotong. Misalnya, work-over (pengubahan zona produksi, Red) dan well service (perawatan sumur) untuk 100 sumur jadinya dikurangi,’’ paparnya. (dim/c14/noe/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Dukung Peningkatan Daya Saing di Pelabuhan Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi