JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pemerintahan berkuasa saat ini memang neolib dan kapitalis modern. Buktinya, kata Agun, semua kebutuhan daerah harus dibeli di Jakarta.
"Mulai dari jarum suntik, alat peraga sekolah, bahkan berbagai bimbingan teknis pun harus ke Jakarta," kata Agun Gunandjar Sudarsa, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/5).
Karena kebijakan neolib dan kapitalis modern itu lanjut Agun, maka semua kepala daerah berbondong-bondong untuk mengemis ke kementerian terkait.
"Uang yang semula dirancang untuk beredar di daerah, dalam waktu singkat disedot lagi oleh Jakarta. Alasannya, itu tadi, bimbingan teknis yang dilakukan oleh semua kementerian dan semua peralatan kesehatan atau peraga pendidikan yang diberikan harus dibeli di Jakarta," ungkap Ketua Komisi II DPR itu.
Dikatakannya, dengan alasan bimbingin teknis itu pula saat ini hotel-hotel di Kota Jakarta penuh oleh kegiatan birokrat. "Semua kementerian menjalankan bimbingan teknis," tegasnya.
Menyikapi akal-akal kementerian dalam menyedot uang daerah, DPR kata Agun akan membuat formulasi untuk menghapus eselon II, III dan IV dan diperbanyak tenaga fungsional sebagai instruktur bimbingan teknis itu.
"Kita hapus eselon IV hingga II dan dibentuk badan khusus menangani bimbingan teknis ini biar uang Jakarta yang ke daerah," kata Agun Gunandjar Sudarsa. (fas/jpnn)
"Mulai dari jarum suntik, alat peraga sekolah, bahkan berbagai bimbingan teknis pun harus ke Jakarta," kata Agun Gunandjar Sudarsa, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/5).
Karena kebijakan neolib dan kapitalis modern itu lanjut Agun, maka semua kepala daerah berbondong-bondong untuk mengemis ke kementerian terkait.
"Uang yang semula dirancang untuk beredar di daerah, dalam waktu singkat disedot lagi oleh Jakarta. Alasannya, itu tadi, bimbingan teknis yang dilakukan oleh semua kementerian dan semua peralatan kesehatan atau peraga pendidikan yang diberikan harus dibeli di Jakarta," ungkap Ketua Komisi II DPR itu.
Dikatakannya, dengan alasan bimbingin teknis itu pula saat ini hotel-hotel di Kota Jakarta penuh oleh kegiatan birokrat. "Semua kementerian menjalankan bimbingan teknis," tegasnya.
Menyikapi akal-akal kementerian dalam menyedot uang daerah, DPR kata Agun akan membuat formulasi untuk menghapus eselon II, III dan IV dan diperbanyak tenaga fungsional sebagai instruktur bimbingan teknis itu.
"Kita hapus eselon IV hingga II dan dibentuk badan khusus menangani bimbingan teknis ini biar uang Jakarta yang ke daerah," kata Agun Gunandjar Sudarsa. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Akademisi UNJ Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Redaktur : Tim Redaksi