jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menilai turunnya angka kemiskinan ibu kota sebagai prestasi yang membanggakan. Sayangnya, prestasi tersebut bukan milik Gubernur Anies Baswedan yang belum genap satu tahun memimpin Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, angka kemiskinan turun karena sistem yang dibangun pemerintahan sebelumnya.
BACA JUGA: Tak Mungkin PDIP Ujug-ujug Tarik Kapitra Tanpa Komunikasi
“Penurunan angka kemiskinan di Jakarta jelas hasil kinerja pemerintah sebelumnya,” ujar Sereida kepada INDOPOS, Rabu (18/7).
Terwujudnya hunian yang nyaman di rumah susun (Rusun), perbaikan pelayanan publik, ruang untuk UMKM hingga pembukaan lapangan kerja dalam bentuk PPSU Dinas Kebersihan, lanjut Sereida, adalah beberapa contoh program sukses pemerintahan sebelumnya. “Jumlah lapangan kerja menyerap lebih dari 50 ribu orang,” ungkap Sereida.
BACA JUGA: Pembelaan Kapitra Ampera untuk PDIP dari Tudingan Anti-Islam
Beberapa program yang berhasil lainnya adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) hingga kemudahan akses layanan kesehatan dari puskesmas hingga tingkat rumah sakit. “Itu semua kan dibangun oleh pemerintah Gubernur Jokowi-Ahok dan Ahok-Djarot,” ucapnya.
Sereida pun meminta rezim Anies untuk tidak menyimpang dari sistem yang sudah terbukti sukses ini. Pasalnya, belakangan dia melihat ada beberapa yang mulai ditinggalkan.
BACA JUGA: Simak Nih, Kata Kapitra soal Namanya Masuk Daftar Caleg PDIP
Dikatakannya, saat ini sudah bermunculan lagi praktik-praktik pungutan liar (pungli) di kantor-kantor kelurahan. Kemudian kasus pemutusan KJP oleh pihak sekolah secara sepihak, serta kenaikan sewa rusun.
“Saya amati juga kebijakan pemerintahan sekarang banyak memiskinkan masyarakat Jakarta,” bebernya.
Dewan mengingatkan pemerintah sekarang agar menciptakan sistem agar tetap terbangun. Sehingga, masyarakat Jakarta bisa merasakan manfaatnya secara langsung. “Perhatikan saja ruang bermain anak, rusun yang murah dan perbaikan gizi dari KJP,” ucapnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis tingkat kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta periode Maret 2018. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada Maret 2018. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 3,57 persen atau sebanyak 373.120 orang.
Dibandingkan dengan September 2017 (3,78 persen atau 393.130 orang), persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau menurun sebesar 20.010 orang.
Sedangkan dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77 persen atau 389.690 orang), persentase penduduk miskin menurun 0,20 poin atau menurun sebesar 16.570 orang.
Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama Maret 2017 - September 2017 - Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,57 persen pada periode September 2017 - Maret 2018 (dari Rp 578.247 per kapita per bulan menjadi Rp 593.108 per kapita per bulan), dan naik sebesar 10,54 persen pada periode Maret 2017 - Maret 2018 (dari Rp 536.546 per kapita per bulan menjadi Rp 593.108 per kapita per bulan).
Tiga komoditi yang berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan Makanan yaitu beras (23,72 persen). rokok kretek filter (15,89 persen). dan daging ayam ras (7,63 persen). Tiga komoditi utama yang menyumbang Garis Kemiskinan makanan yaitu perumahan (35,48 persen). listrik (17,60 persen) dan bensin (11,68 persen). (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSI Pertanyakan Keputusan Anies Mengganti Penjaga APBD
Redaktur & Reporter : Adil