JAKARTA--Pemerintah mengklaim telah berhasil menyelamatkan dana senilai USD 2,6 juta atau setara sekitar Rp 25,1 miliar yang merupakan gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Kasus WNI di negara itu memang tinggi sehingga transit house KBRI Riyadh sering over capacity.
Direktur Informasi dan Media-Kemenlu, P.L.E Priatna, mengatakan "penyelamatan" gaji para TKI di Riyadh, Arab Saudi, itu merupakan hasil diplomasi dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
"Laporan terbaru KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh (tentang penyelamatan gaji TKI) kembali menegaskan bukti komitmen Pemerintah RI, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus memberikan keperdulian serta langkah perlindungan WNI di Luar Negeri," ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (20/1).
Sepanjang 2012, menurutnya, Kemenlu melalui KBRI Riyadh telah berhasil menyelamatkan hak gaji para WNI yang bekerja di Arab Saudi secara total senilai USD 2.603.121 atau setara dengan Rp 25.114.911.408 (kurs Rp 9.648/USD).
Kemenlu melalui KBRI Riyadh juga disebut telah berhasil menangani 4.360 kasus WNI baik berat maupun ringan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 4.195 kasus, di luar kasus hukuman mati, berhasil diselesaikan dan para WNI tersebut telah dipulangkan kembali ke tanah air. "Secara keseluruhan, 99 persen kasus yang masuk ke KBRI dapat diselesaikan dan sisanya 165 kasus (1 persen) akan diselesaikan pada tahun 2013 ini," ucapnya.
Untuk penanganan kasus-kasus khusus, baik masalah pelanggaran hukum dan tindak pidana, KBRI menyediakan penerjemah dan pengacara sebagai pendampingan bagi TKI bermasalah dalam menghadapi persidangan. KBRI telah menjalin kontrak kerja sama dengan 5 orang pengacara setempat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap WNI bermasalah di bawah garis kendali Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI KBRI Riyadh.
KBRI memiliki rumah penampungan (transit house) dengan daya tampung sekitar 200 orang. Dalam kondisi normal, transit house diisi rata-rata 150 orang TKI bermasalah. Namun, dalam masa-masa tertentu, seperti pasca musim haji, sering kali transit house dihuni melebihi kapasitas maksimal (over capacity), bahkan hingga 500 orang.
Dalam kondisi tersebut, KBRI menyediakan penampungan darurat di basement gedung KBRI dengan kapasitas tampung sebanyak 100 orang. Hingga 15 Januari 2013, masih tersisa 132 orang WNI di Transit House yang masih menunggu proses administrasi dan keimigrasian dari pihak Arab Saudi untuk segera dapat dipulangkan ke tanah air.
Priatna mengatakan KBRI berupaya semua permasalahan WNI di Riyadh dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Melihat banyaknya WNI yang bekerja dan tinggal di luar kota Riyadh, KBRI juga melakukan pelayanan "jemput bola" untuk pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian sekaligus melakukan pembinaan masyarakat secara rutin di wilayah kantong-kantong TKI.(gen)
Direktur Informasi dan Media-Kemenlu, P.L.E Priatna, mengatakan "penyelamatan" gaji para TKI di Riyadh, Arab Saudi, itu merupakan hasil diplomasi dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
"Laporan terbaru KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh (tentang penyelamatan gaji TKI) kembali menegaskan bukti komitmen Pemerintah RI, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk terus memberikan keperdulian serta langkah perlindungan WNI di Luar Negeri," ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (20/1).
Sepanjang 2012, menurutnya, Kemenlu melalui KBRI Riyadh telah berhasil menyelamatkan hak gaji para WNI yang bekerja di Arab Saudi secara total senilai USD 2.603.121 atau setara dengan Rp 25.114.911.408 (kurs Rp 9.648/USD).
Kemenlu melalui KBRI Riyadh juga disebut telah berhasil menangani 4.360 kasus WNI baik berat maupun ringan. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 4.195 kasus, di luar kasus hukuman mati, berhasil diselesaikan dan para WNI tersebut telah dipulangkan kembali ke tanah air. "Secara keseluruhan, 99 persen kasus yang masuk ke KBRI dapat diselesaikan dan sisanya 165 kasus (1 persen) akan diselesaikan pada tahun 2013 ini," ucapnya.
Untuk penanganan kasus-kasus khusus, baik masalah pelanggaran hukum dan tindak pidana, KBRI menyediakan penerjemah dan pengacara sebagai pendampingan bagi TKI bermasalah dalam menghadapi persidangan. KBRI telah menjalin kontrak kerja sama dengan 5 orang pengacara setempat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap WNI bermasalah di bawah garis kendali Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI KBRI Riyadh.
KBRI memiliki rumah penampungan (transit house) dengan daya tampung sekitar 200 orang. Dalam kondisi normal, transit house diisi rata-rata 150 orang TKI bermasalah. Namun, dalam masa-masa tertentu, seperti pasca musim haji, sering kali transit house dihuni melebihi kapasitas maksimal (over capacity), bahkan hingga 500 orang.
Dalam kondisi tersebut, KBRI menyediakan penampungan darurat di basement gedung KBRI dengan kapasitas tampung sebanyak 100 orang. Hingga 15 Januari 2013, masih tersisa 132 orang WNI di Transit House yang masih menunggu proses administrasi dan keimigrasian dari pihak Arab Saudi untuk segera dapat dipulangkan ke tanah air.
Priatna mengatakan KBRI berupaya semua permasalahan WNI di Riyadh dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Melihat banyaknya WNI yang bekerja dan tinggal di luar kota Riyadh, KBRI juga melakukan pelayanan "jemput bola" untuk pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian sekaligus melakukan pembinaan masyarakat secara rutin di wilayah kantong-kantong TKI.(gen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ulos ke Dahlan Tak Patut Dipersoalkan
Redaktur : Tim Redaksi