JAKARTA - Partai Gerindra mempertanyakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apalagi pemerintah beralasan selama ini subsidi tak tepat sasaran dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pertanyaannya kenapa baru sekarang lagi bicara beban APBN? Ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang. Tiba saat, tiba akal," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam keterangan pers, Selasa (30/4).
Fadli menambahkan, kenaikan harga BBM akan mempersulit kehidupan rakyat. Pasalnya inflasi naik dan harga-harga melambung tinggi. "Jelas, rakyat akan makin menderita karena kebijakan ini," kata dia.
Di sisi lain Fadli menilai, pemerintah juga belum maksimal untuk meningkatkan produksi minyak dan gas. Menurutnya, nanyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Bahkan ada kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente.
Memang kata Fadli, pemerintah telah mencoba membatasi pemakaian solar dan premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan. pertambangan. Namun hal itu ternyata tak efektif.
"Selain tak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya, di lapangan BBM subsidi yang harusnya disalurkan dari depot-depot ke SPBU, bisa langsung ke pertambangan, perkebunan. Tidak ke SPBU. Maksud hati ingin batasi subsidi tapi semua tak terencana," jelas Fadli.
Sementara itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurutnya, hanya obat sesaat. Sebab kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga melambung. "Bantuan pada rakyat harusnya ada keberlanjutan dan signifikan," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Pertanyaannya kenapa baru sekarang lagi bicara beban APBN? Ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang. Tiba saat, tiba akal," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam keterangan pers, Selasa (30/4).
Fadli menambahkan, kenaikan harga BBM akan mempersulit kehidupan rakyat. Pasalnya inflasi naik dan harga-harga melambung tinggi. "Jelas, rakyat akan makin menderita karena kebijakan ini," kata dia.
Di sisi lain Fadli menilai, pemerintah juga belum maksimal untuk meningkatkan produksi minyak dan gas. Menurutnya, nanyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Bahkan ada kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente.
Memang kata Fadli, pemerintah telah mencoba membatasi pemakaian solar dan premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan. pertambangan. Namun hal itu ternyata tak efektif.
"Selain tak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya, di lapangan BBM subsidi yang harusnya disalurkan dari depot-depot ke SPBU, bisa langsung ke pertambangan, perkebunan. Tidak ke SPBU. Maksud hati ingin batasi subsidi tapi semua tak terencana," jelas Fadli.
Sementara itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurutnya, hanya obat sesaat. Sebab kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga melambung. "Bantuan pada rakyat harusnya ada keberlanjutan dan signifikan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Direksi Baru Antam
Redaktur : Tim Redaksi