“Kalau kita lihat pada keputusan DPR terakhir menaikan 15 persen, saya lihat itu tidak rasional, lebih pada pendekatan politik. Sebagai contoh menyepakati kenaikan 15 persen tapi dengan catatan pelanggan golongan R1 450 VA dan 900 tidak naik,” kata Fabby.
Direktur Eksekutif IESR itu justru berpendapat, lebih baik TTL yang dinaikkan untuk golongan R1 dengan daya 450 dan 900 VA ketimbang bagi kalangan industri. Tapi kenyataannya, lanjut Fabby, logika politik berbeda dengan logika ekonomi.
Menurutnya, TTL bagi pelanggan golongan R1 dengan daya 450 dan 900 VA tidak dinaikkan karena didasari pada anggapan bahwa pelanggannya termasuk golongan miskin. Padahal, lanjut dia, anggapan itu tidak benar karena definisi pelanggan miskin.
“Golongan R1 ini mungkin dianggap miskin dan kaum duafa. Kalau mau saya bisa ajak ke Tangerang, banyak yang tidak ada listrik, mereka masih pakai lampu teplok. Atau lebih jauh lagi ke Jawa Barat bagian selatan juga banyak, itu orang miskin beneran,” sindir Fabby.
Dengan demikian, lanjut dia, rencana kenaikan TTL dan subsidi listrik justru memromosikan ketidakadilan. “Subsidi listrik melemahkan PLN, merugikan pelanggan listrik,” tambahnya.
Seperti diketahui pemerintah berencana menaikkan TTL per Januari 2013 mendatang sebesar 15 persen. Kenaikan tersebut hanya diberlakukan bagi pelanggan PLN yang memiliki daya 1.300 Kilo watt (KW). Sedangkan pelanggan dengan daya 450 dan 900 KW tidak naik.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baidu Bukukan Kenaikan Laba 60 Persen
Redaktur : Tim Redaksi