jpnn.com - JAKARTA--Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) turut disibukkan dalam persiapan penyelenggaraan balap MotoGP 2017 mendatang. Sejumlah pihak mempertanyakan keterlibatan wantimpres tersebut. Menurut anggota wantimpres, Suharso Monoarfa yang mendapatkan tugas tersebut, pihaknya turut serta karena menjadi perantara untuk sejumlah kementerian yang mendukung penyelenggaraan MotoGP.
"Posisi kami memberikan dukungan karena ini terkait dengan semua kementerian. Kemudian terkait juga dengan kantor kepresidenan," ujar Suharso dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Veteran III, Jakarta, Kamis (19/11).
BACA JUGA: Stuttgart Ingatkan Bek Tengah Ini Dijual Tanpa Diskon
Menurut politikus PPP itu, wantimpres tidak terlibat secara eksekutif di persiapan MotoGP. Melainkan hanya memberikan gagasan dan rambu-rambu agar tidak ada prosedur yang keliru. Pasalnya, kata dia, penyelenggaraan MotoGP ini berbeda dengan perhelatan olahraga lainnya. Terutama masalah kepemilikan sirkuit Sentul yang akan dijadikan tempat balapan.
"Sirkuit itu milik swasta, milik Tinton Soeprapto tetapi penyelenggaraan ini membawa nama negara. Organisasinya di dunia pun independen tapi diselenggarakan secara internasional. Karena itu butuh payung hukum yang jelas," imbuh Suharso.
BACA JUGA: Mancini Ngaku Bangga Dengan Manchester City saat Ini
Karena itu, kata Suharso, akan dibuat aturan yang mengatur penyelenggaraan MotoGP. Bisa berupa keputusan presiden. Mantan Menteri Perumahan Rakyat zaman Presiden SBY tersebut mengatakan, saat ini sedang dirumuskan aturan tersebut.
"Sedang kami carikan siasat agar pelaksanaan yang dilakukan pemerintah dan swasta ini tidak melanggar undang-undang. Event ini sangat penting untuk negara kita dan memberi keuntungan besar untuk ekonomi dalam negeri," tandas Suharso. (flo/jpnn).
BACA JUGA: Kejar Tayang, Sentul Akan Disulap Seperti Sirkuit Jalanan di Monaco
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persija Jakarta 2-0 PBR: Macan Kemayoran Sempurna!
Redaktur : Tim Redaksi