jpnn.com, JAKARTA - Materi stunting perlu dibahas dalam debat calon presiden menjelang kontestasi pemilihan umum pada 2024.
Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, setiap capres-cawapres maupun calon kepala daerah harus dilihat bagaimana pandangannya terhadap stunting.
BACA JUGA: Stunting Masih Tinggi, Kepala BKKBN & Pj Gubernur Aceh Kerja Keras
Sebab, stunting masih menjadi salah satu masalah utama bangsa Indonesia.
"Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diusulkan ada materi stunting," ungkapnya dalam diskusi dengan awak media di Jakarta, belum lama ini.
BACA JUGA: Bicara Soal Tengkes, Megawati Memberikan Tantangan ke BKKBN
Jika ada calon kepala daerah atau capres yang tidak memasukkan program penurunan stunting, maka capres atau calon kepala daerah tersebut tidak serius dan berkomitmen terhadap kesehatan yang di dalamnya termasuk gizi anak-anak Indonesia.
Oleh karena itu, tegasnya, harus dipastikan materi debat tentang stunting itu harus ada.
BACA JUGA: Sahabat Ganjar Bantu Masyarakat di Pandeglang Urai Masalah Stunting
Sebagai informasi, Menteri kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp 1,2 triliun ke seluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting sehingga butuh kerja cepat.
Hasto memaparkan yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen dari seluruh kepala daerah untuk membuat program-program penurunan stunting.
Setiap daerah harus menggalakkan reformasi birokrasi semua pejabat, kepala daerah.
Mereka takut angka stunting di daerahnya tinggi, karena jadi penilaian utama prestasi kerja pemerintah daerah.
Dia menyebutkan bahwa anggaran penurunan stunting, yakni sebesar Rp 30,4 triliun pada 2023 dibagikan kepada kementrian/lembaga, program keluarga harapan, kementrian sosial dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).
Untuk BKKBN cuma kebagian Rp 800 miliiar untuk memberikan penguatan tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri badan, kader, pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan kader keluarga berencana sebanyak 600 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad