jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto menilai TNI memiliki peran yang sangat besar dalam setiap penanggulangan bencana.
Hal itu disampaikannya dalam acara Seminar Nasional "Penguatan Kolaborasi Lintas Aktor Dalam Penanggulangan Bencana" yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni Sesko TNI (PASTI) bersama BNPB di Hotel Borobudur, Jakarta.
BACA JUGA: Peringatan Serius BMKG, Bencana Hidrometeorologi Mengintai 4 Wilayah Ini
"Penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan oleh BNPB atau salah satu institusi saja, sehingga dikatakan bencana adalah urusan bersama. Di setiap tahap penanggulangan bencana, BNPB telah bersinergi dan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, tidak terkecuali TNI," kata Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (13/12).
Menurut dia, tuntutan dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana semakin kompleks dan dinamis.
BACA JUGA: Google for Indonesia, Ikhtiar untuk Mewujudkan Pemilu Adil & Menanggulangi Bencana
Hal itu belum termasuk adanya perubahan karakteristik kejadian bencana, sehingga menuntut adanya sinergitas antarkementerian/lembaga, tidak terkecuali TNI.
Eks Danpaspampres itu menerangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor24 Tahun 2007, BNPB diamanatkan untuk memegang fungsi koordinasi pada tahap kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi bencana.
BACA JUGA: Rapsel Ali: Daerah Terdampak Bencana Harus Merasakan Kehadiran Pertamina
"Contohnya sekarang, kami berkoordinasi dengan PASTI agar saat terjadi bencana nanti sudah tahu tugas dan perannya sehingga penanganannya lebih mudah," katanya.
Dia juga mencontohkan pada saat kejadian banjir di Sintang pada 2021 lalu yang terjadi selama satu bulan, setelah masa tanggap darurat selesai, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun tanggul dan waduk di sekitar Sungai Kapuas untuk menahan dan menampung debit air.
"Kemarin sempat terjadi banjir lagi, namun tidak sampai sebulan. Artinya sinergitas dan upaya mitigasi tersebut berhasil," katanya.
Suharyanto menjelaskan TNI dapat terlibat pada tahap prabencana salah satunya dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Babinsa dan Bhabinkamtibmas setiap saat dapat melakukan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terkait kebencanaan di wilayahnya," kata dia.
Eks Pangdam V Brawijaya itu melanjutkan pada tahap tanggap darurat, BNPB memegang fungsi komando. Artinya, seluruh kegiatan penangan darurat bencana ada di bawah kendali dan pantauan BNPB.
"Jadi, setiap kegiatan dan tindakan penanganan darurat di lapangan mohon betul dikoordinasikan dengan BNPB, termasuk kebutuhan anggaran," katanya.
Dia menambahkan pada tahap tanggap darurat, BNPB dan kementerian terkait sangat bergantung kepada personel TNI. Sebab, TNI memiliki struktur organisasi yang vertikal dari pusat hingga daerah, sehingga pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan efektif.
"Walaupun komando tetap berada di BNPB, kami tetap membutuhkan TNI untuk mengerahkan sumber daya manusianya karena struktur organisasi TNI yang vertikal tadi. Tentu saja fungsi ini sangat strategis pada saat pelaksanaan tanggap darurat di lapangan," katanya.
Pada saat terjadi bencana dan berdampak di beberapa kabupaten/kota, pengaktifan pos komando (posko) tanggap darurat di daerah dapat dipimpin oleh gubernur sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas).
Di sisi lain, wakilnya ialah Pangdam dan Kapolda sebagai Wakil Dansatgas. Namun, apabila berdampak hanya di satu kabupaten/kota, maka bupati/wali kota menjadi Dansatgas, sedangkan Wakil Dansatgasnya adalah Dandim dan Kapolres.
"Fungsi TNI ini sangat penting dan krusial, hal ini yang perlu terus dikomunikasikan kepada penerus di TNI sehingga ketika terjadi bencana nanti sudah siap ketika ditunjuk menjadi Wakil Dansatgas posko tanggap darurat," katanya.
Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, TNI dapat berperan dalam percepatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Seperti halnya di Provinsi NTB pada 2019, BNPB bersama TNI membangun kembali rumah warga yang rusak akibat gempa bumi.
Selain bencana alam, TNI juga berperan dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
TNI berperan dalam mengawasi penegakan protokol kesehatan, membantu pelaksanaan pelacakan dan vaksinasi, dan melakukan penyaluran bantuan sosial. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kumpulkan Seluruh Menteri, Jokowi Ingatkan soal Bencana dan Cuaca Ekstrem ke Depan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga