jpnn.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 benar-benar menghantam semua lapisan masyarakat, dan terutama masyarakat kelas bawah.
Pandemi juga menyebabkan angka kemiskinan meningkat baik di kota dan di desa, dengan tingkat peningkatan lebih banyak di kota. Sebab di kota banyak yang bekerja di sektor informal.
BACA JUGA: Inflasi Juni Capai 0,55 Persen, Kepala BPS Malu
Demikian disampaikan Kapala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, saat menjadi narasumber Webinar Nasional Kedua Taruna Merah Putih (TMP) bertemakan "Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19", Minggu malam (19/7).
Selain Kecuk Suhariyanto, hadir sebagai narasumber adalah Menteri Sosial Juliari P Batubara, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Hadir pula sebagai penanya Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
BACA JUGA: Seorang Pemuda Diduga Anggota Geng Motor Tewas Diamuk Massa, Begini Kronologinya
"Ada 70,53 persen atau 7 dari 10 orang warga berpendapatan rendah kian mengalami penuruan pendapatan. Sementara itu 30,34 persen masyarakat dengan pendapatan tinggi, atau 3 dari 10 orang, juga mengalami penurunan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi daripada di desa. Ketimpangan pengeluaran meningkat, ketimpangan pendidikan dan kesehatan juga akan melebar," jelas Suhariyanto.
Penjelasan Suhariyanto ini menjawab pertanyaan dari Sekjen TMP Restu Hapsari bahwa berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat yang berpendapatan rendah atau kurang dari Rp1,8 juta per bulan mengaku pendapatan mereka menurun.
BACA JUGA: Ini Kronologi dan Motif Yudi Riswanto Tega Bunuh Sang Kekasih Pakai Kunci Roda, Astagaaa
Artinya, pandemi menghantam seluruh lapisan masyarakat, dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
Terkait dengan data yang ditanyakan Restu, Suhariyanto menjawab bahwa ada langkah strategis terkait dengan pemutakhiran data. Dalam proses persiapan ada mekanisme dan instrumen pemutakhiran DTKS 2021 oleh Kementerian Sosial. Dari 40 persen ke 60 persen. Kemudian peningkatan kapasitas Pemda dalam pemutakhiran data.
BPS, jelasnya, berkomitmen dalam pencapaian basis satu data dengan mempersiapkan anggaran untuk tahun 2021.
Sehingga bisa untuk segera dimanfaatkan bagi lintas K/L dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan-kebijakan yang lebih terintegrasi ke depan, baik di bidang sosial, ekonomi dan bahkan politik, misalnya untuk Pileg dan Pilpres maupun Pilkada.
Sesuai dengan UU, pemutakhiran DTKS dilakukan Kemensos dan BPS akan membantu
"Data memperkuat integrasi dan penyederhaan program bantuan sosial dan jaminan sosial," jelas Suhariyanto.
Sebelumnya, saat mengenalkan narasumber kepada peserta, Maruarar mengatakan bahwa Suhariyanto ini pandai menulis dan pernah bercita-cita menjadi wartawan. Namun lulusan master dari University of Guelph Kanada serta doktor dari University of Reading United Kingdom ini kemudian bekerja di BPS.
BACA JUGA: Oknum Satpam Mengaku Agensi Model, Tipu Cewek Cantik, Simpan Banyak Foto Korban Tanpa Busana
"Dan Pak Suhariyanto ini menjadi Kepala BPS pertama yang melalui lelang terbuka," apresiasi Maruarar, yang disambut senyum Suhariyanto.(dkk/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Budi