jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Teguh Setyabudi meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dengan predikat cum laude dari Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Gelar tersebut diberikan setelah Teguh lulus menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor IPDN ke-121, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung Program Pascasarjana IPDN, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Kamis, (27/8).
BACA JUGA: Lantik 881 Pamong Praja IPDN, Jokowi Titip Pesan Sangat Penting
Dalam sidang doktoralnya, Teguh memaparkan disertasinya yang berjudul 'Analisis Dinamika Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara)'.
Dari hasil penelitiannya, dia menilai bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada 2015 tidak terlepas dari berbagai dinamika politik.
BACA JUGA: Bea Cukai Lanjutkan Kerja Sama dengan BPSDM Perhubungan
Mulai dari tahapan pra pelaksanaan pilkada, pelaksanaan pilkada, serta pascapelaksanaan pilkada.
Namun menurutnya, berbagai dinamika politik yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai warna baru dalam proses demokratisasi di daerah.
BACA JUGA: Mbah Mijan: Menikah Hanya Seumur Jagung, Artis Muda Bakal Cerai
Teguh menyimpulkan, bahwa pilkada langsung masih menjadi model yang kompatibel dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Menurut Teguh, dalam pemilihan langsung ada dua model alternatif yang bisa dilaksanakan. Alternatif pertama, gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket melalui pilkada langsung seperti yang selama ini dilaksanakan.
Perbedaannya, yakni pada penguatan kewenangan wakil gubernur. Dia menilai hal itu penting agar fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah serta sebagai kepala pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Alternatif kedua, gubernur tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sementara wakil gubernur diusulkan oleh gubernur dari ASN maupun swasta yang memiliki pengalaman di pemerintahan, paham kondisi daerah, dan memperhatikan keterwakilan wilayah.
Sejumlah alternatif tersebut, menurut Teguh, tentu masih harus dilengkapi dengan pembagian kewenangan yang jelas antara gubernur dan wakil gubernur. Hal itu agar tidak terjadi perpecahan atau kesan gubernur sebagai pemimpin tunggal.
Dalam sidang tersebut, turut hadir, Wali kota Baubau, A.S. Tamrin, Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud, dan para pejabat BPSDM Kemendagri dari berbagai provinsi, baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual.
“Ini momen yang luar biasa bagi saya dan keluarga besar saya dalam hal pencapaian studi untuk bisa meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan,” ungkap Teguh.
Ayah dua orang anak ini menyampaikan, bahwa pencapaian tersebut bukan semata-mata hasil kerja kerasnya.
Bagi pria kelahiran Purwokerto, 1967 ini, belajar adalah sebuah usaha yang harus terus dijalani dan dilakukan sepanjang hidup.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor, dosen penguji, keluarga besar saya, Bapak Mendagri, rekan kerja, dan seluruh pihak yang turut mendukung saya,” tandas Teguh.(chi/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Yessy