jpnn.com - KUPANG - Pemerintah daerah harus lebih serius dan tegas mendukung investasi di daerah ini. Tidak sekadar membuat wacana dan tidak dilakukan secara baik serta profesional.
Demikian disampaikan Direktur Utama Harian Timor Express Kupang, Sultan Eka Putra menanggapi adanya komitmen Kepala BKPM Pusat untuk mendorong para investor agar lebih banyak ke NTT.
BACA JUGA: Bank Syariah Mandiri Punya Aset Terbesar di Indonesia
Menurut Sultan, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur NTT harus menanggapi hal ini dengan lebih bijak. Bahkan butuh terobosan baru yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Misalnya, dengan membentuk tim khusus dalam memberikan pelayanan kepada para calon investor yang datang ke NTT untuk berinvestasi. Tim tersebut, lanjut Sultan, dibawah pengawasan langsung gubernur.
"Jadi kalau ada investor yang datang, tim ini yang mengurus dokumen perizinan sampai selesai. Nanti diberi batas waktu dengan biaya yang murah, bahkan bisa gratis. Tidak hanya mengharapkan pelayanan izin satu pintu,"kata Sultan, Jumat (19/8) di Kupang.
BACA JUGA: BTN Fokuskan Dana Repatriasi ke Sektor Riil
Masih menurut dia, gubernur memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi langsung tim tersebut, sehingga seluruh proses pengurusan dokumen dikontrol secara sistematis. Demi kenyamanan bagi investor, gubernur juga diminta tegas terhadap perilaku bawahannya dalam memberikan pelayanan.
Dia mencontohkan Bupati Bantaeng di Sulawesi Selatan. Jangankan investor, mahasiswa yang datang KKN di daerahnya itu dijemput sejak dari bandara dan dijamu makan. Hal-hal seperti ini menurut dia sederhana, namun memberikan kesan untuk menarik minat orang berinvestasi di daerah kita.
BACA JUGA: Indosat Ooredoo Bangun Smart City, Luncurkan Aplikasi Perpusatakaan Digital
"Itu walaupun mahasiswa, tetapi kalau mereka ada 2000 orang misalnya, dengan membawa uang Rp 2 juta per orang saja, itu totalnya Rp 2 miliar. Maka masyarakat untung karena mahasiswa datang bawa uang dan belanja di kampungnya,"terang dia.
Kiat-kiat ini bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya, namun memikirkan kepentingan masyarakat. Karena menurut dia, dana APBD yang digunakan sebagai operasional pemerintah adalah uang rakyat yang harus digunakan juga untuk menyejahterakan rakyat.
Jika investasi di daerah ini berkembang, banyak keuntungan yang diperoleh. Misalnya pembukaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi meningkat. "Sehingga, kita lupakan sudah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, bahkan ke daerah lain. Malu kita kalau kirim tenaga kerja ke luar terus,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTT Abraham Paul Liyanto mengaku senang dengan komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam menjamin iklim investasi di wilayah ini.
Namun, Paul yang juga anggota DPD RI itu meminta Gubernur Frans Lebu Raya agar tidak hanya sebatas wacana atau omongan belaka. Harus segera direalisasikan.
"Tolong dibuktikan dengan eksen di lapangan, jangan hanya komentar saja,” kata Paul kepada Timor Express (JPNN Group) Jumat (19/8).
Menurut Paul, jika gubernur ingin serius mendukung investasi di NTT, ada dua hal penting yang harus dibenahi, yakni sistem dan sumber daya manusia (SDM).
Dijelaskan, sistem yang dimaksud adalah penggunaan teknologi informasi dalam memberikan kepastian informasi kepada para calon investor.
Dia mencontohkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang sudah membuktikan keberhasilan menata birokrasi di daerahnya dengan dua hal ini.
Proses pelayanan dan informasi harus ditampilkan secara online, sehingga gubernur ikut mengontrol dan mengetahui di mana letak kesalahan atau hambatan yang dihadapi. "Harus ada gebrakan, berani tindak bawahan. Kalau hanya omong begitu ya, semua orang bisa. Harus buktikan,” kritik Paul lagi.
Meski demikian, dia juga mewanti-wanti pemerintah untuk tetap selektif dalam menerima investor atau calon investor. Pasalnya, sudah banyak pengalaman daerah ini menerima investasi 'akan', dan hanya sebatas janji.
"Jangan sampai tertipu. Harus dicaritahu, orang yang datang itu benar-benar bos atau makelar. Sehingga, pemerintah juga perlu kerja sama dan koordinasi dengan organisasi-organisasi seperti Kadin,” tutup dia.
Sedangkan Sekretaris Eksekutif Apindo NTT Robby Rawis meminta pemerintah daerah untuk tidak sekadar mengundang investor datang ke NTT, namun harus mempersiapkan diri. Misalnya terkait pelayanan di birokrasi serta kesiapan lahan.
"Kita juga sering mengeluh kurang listrik. Pemda harus dekati PLN untuk mencari solusi,” kata Robby.
Menurut dia, jika pemerintah siap dan investasi di daerah ini meningkat, dampaknya tidak main-main. Masyarakat, bahkan pengusaha lokal pun akan ikut merasakan keuntungannya kelak.
"Sudah pasti akan ada keuntungan besar. Pembukaan lapangan kerja dan peluang kerja sama dengan pengusaha lokal akan sangat terbuka. Sehingga, jangan ada ego lokal, harus buka diri,” kata dia.(JPG/cel/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Susi Tawarkan Investasi Perikanan Natuna pada Vietnam
Redaktur : Tim Redaksi