JAKARTA--Banyak konflik-konflik bersifat SARA yang berujung pada aksi anarkis massa terjadi di daerah. Selain itu gelombang aksi demonstrasi, juga sering merugikan masyarakat umum ketika pendemo menutup akses bahkan merusak fasilitas publik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta Kepala Daerah (Kada) untuk bersikap lebih aktif.
Kebebasan menyuarakan pendapat kata SBY adalah hak di negara demokratis seperti Indonesia. Tapi harus tetap dalam koridor tertib, damai dan tidak merusak. Ketika sudah merusak, negara ditegaskan tidak boleh tidak berbuat apa-apa. Kapolri dan semua pihak pun diminta harus bisa mencegah.
"7 tahun ini mungkin sudah tidak terhitung caci maki kepada saya dalam berbagai aksi demontrasi. Itu silahkan asal tetap tertib. Kalau tidak tertib dan merusak, harus ada tindakan karena merugikan publik," tegas SBY dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Negara, Senin (13/2).
Masalah terkait massa biasanya akan semakin menggelinding bak bola liar, karena inti persoalan tidak mendapat tanggapan. Untuk itulah, SBY meminta Kepala Daerah (Kada) selaku perpanjangan tangan pemerintah di daerah dan lebih dekat dengan persoalan rakyat, bisa bersikap lebih aktif dan tidak hanya pasif apalagi cuek pada tuntutan rakyat.
"Kalau memang ada aspirasi rakyat, mulai dari Camat, Walikota, Bupati, Gubernur, harus responsif. Jangan biarkan ini (demo dan isu SARA) menjadi anarkis. Saya ajak pejabat Pemda di seluruh Indonesia, lakukan antisipasi dengan sedini mungkin," imbau SBY.
Salah satu contoh isu SARA yang mendapat perhatian serius, adalah konflik agama GKI Yasmin di Kota Bogor. Konflik ini kata SBY sudah bergulir sejak 2002 dan belum selesai hingga sekarang. SBY mengaku tidak mau terlalu reaktif, karena percaya kepala daerah dibantu jajaran menteri terkait, mampu segera menyelesaikan konflik yang terjadi.
"Kalau ada sengketa hukum, selesaikan. Kalau non hukum, masalahnya jangan menggantung. Saya sangat peduli, saya tidak ingin reaktif karna ada kepala daerah. Mereka yang terdepan tentang apa yang terjadi di daerah," kata SBY.
"Untuk itu (masalah GKI Yasmin), sudah ada beberapa pertemuan dan beberapa opsi. Saya sangat ingin umat Kristiani juga bisa menjalankan ibadahnya dengan tertib dan tenang sebagaimana umat lainnya," ujar SBY.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesawat Kepresidenan Bukan untuk Pribadi SBY
Redaktur : Tim Redaksi