jpnn.com - SURABAYA - Sudah menjadi rahasia umum bahwa tiap kepala daerah di Jawa Timur mempunyai jago masing-masing dalam pilpres mendatang. Dikhawatirkan terjadi abuse of power dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan golongan.
Menurut pakar politik Unair Haryadi, itu sebenarnya adalah keniscayaan. "Karena kepala daerah itu merupakan jabatan politik. Jadi, mereka memang menjadi petugas partai. Kalau ada perintah partai, memang sulit untuk tidak terlibat," ucapnya.
Hanya, Haryadi mengatakan bahwa kondisi seperti sekarang ini sebenarnya sudah tidak ideal. Sebab, begitu nanti terjadi konflik horizontal, kepala daerah sulit menyelesaikan. "Karena berasal dari satu sisi, tentu dia akan dianggap bagian dari konflik tersebut," terangnya.
Selain itu, pakar komunikasi politik Unair Suko Widodo mengatakan bahwa saat ini kepala daerah seperti uncontrol. Kampanye atau cuti tidak pernah jelas. Selalu sumir. Dia mencontohkan, sering ada acara wisuda atau peresmian bangunan, di situ kepala daerah menggunakan kata-kata halus. "Tidak mengarah, tapi semua orang tahu arahnya ke mana," tambahnya.
Menurut Suko, yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah pengawasan yang ketat. "Sehingga para kepala daerah tersebut tidak main-main. Menggunakan fasilitas negara untuk kampanye jelas tidak diperbolehkan," terangnya. Mekanisme pengawasan sebenarnya sudah ada. Tapi, itu sering tidak cukup untuk menindak para kepala daerah mokong tersebut.
Itu juga diakui Haryadi. Seharusnya ada pengaturan lebih tegas dalam UU mengenai para kepala daerah tersebut. "Misalnya, langsung dicutikan sekian bulan untuk pilpres dan tugas sementaranya diemban wakilnya atau Sekda. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan," katanya.
Untuk itu, saat ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menegakkan aturan yang ada dengan lebih ketat. "Bawaslu pun harus lebih kencang dan berani melakukan penindakan," tegasnya.
Di bagian lain, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto menolak disebut kurang maksimal atau kurang bernyali. "Siapa bilang kami tidak berani" Kami sudah memberikan pengarahan kepada jajaran panwaslu untuk tidak segan-segan langsung melakukan penindakan. Tidak peduli siapa dia," ucapnya.
Hanya, Sufyanto mengaku, dalam pelaksanaan kampanye pilpres ini memang belum ada satu pun kepala daerah yang disemprit. "Karena memang belum ada laporan yang masuk. Juga, dari pantauan kami, belum ada yang melakukan pelanggaran," terangnya.
Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dirinya selalu bersiap untuk menggantikan Gubernur Jatim Soekarwo bila melakukan cuti kampanye. "Untuk pilpres kali ini, saya hanya menjadi penjaga gawang. Ini karena komitmen kami supaya tidak ada urusan pemerintahan yang terbengkalai," ucapnya. (ano/c10/tom)
BACA JUGA: Pemimpin Tegas Tak Harus dari Militer
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kualitas Pertanyaan Prabowo di Debat Capres Justru Memalukan
Redaktur : Tim Redaksi