BATAM - Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Pol Yotje Mende mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan narkoba di wilayah kerjanya banyak menemui hambatan. Banyaknya pelabuhan tikus dan belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga, menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi sindikat narkoba yang keluar-masuk Kepri.
Hal itu disampaikan Yotje saat ‘Rapat Koordinasi Antar Instansi Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka P4GN’ di Gedung Lancar Kuning Polda Kepri, Kamis (11/4). "Memang masih banyak hambatan yang terjadi, seperti banyaknya pelabuhan ilegal, belum adanya perjanjian extradisi dengan Malaysia, minimnya alat deteksi (x-ray) dan minimnya porsonel," katanya.
Meski demikian Polda Kepri berkomitmen untuk menyikat habis sindikat narkoba di provinsi yang sebagian besar wilayahnya lautan itu. "Dengan kerjasama berbagai pihak tentunya kita akan mampu menanggulangi tindak pidana Narkoba tersebut,” ungkapnya
Dalam kegiatan yang diikuti Kepala BNN Irjen Pol Anang Iskandar ini, Yotje juga membeber sindikat narkoba di Kepri yang memiliki jaringan yang luas, baik lokal, nasional dan internasional dan terus berupaya memasukkan narkoba dengan berbagai macam modus. Menurutnya, Kepri adalah wilayah transit serta wilayah pemasaran yang disenangi oleh para bandar narkoba.
“Narkoba dapat membahayakan dan merupakan ancaman bagi Kepri dan NKRI bila tidak segera ditanggulangi. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya peningkatan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan pihak Kepolisian Diraja Malaysia sehingga apabila ada DPO (buronan) yang melibatkan warga negara Malaysia, dapat segera dilakukan penangkapan, “ katanya.
Jenderal polisi bintang satu ini menambahkan, pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini harus makin digalakkan, terutama dengan melakukan penyuluhan terhadap pelajar di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan sedini mungkin sejak masih di bangku sekolah.
“Dilihat dari jumlah pelaku yang meningkat biasanya kebanyakan merupakan pengangguran ataupun memiliki pekerjaan yang tidak tetap, sehingga perlu adanya peran fungsi binmas dan babinkamtibnas untuk melakukan pembinaan serta penyuluhan di tiap wilayah. Yang juga tak kalah pentingnya, kita harus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait seperti BNNP, Bea Cukai, imigrasi, balai pom dan dinas kesehatan,” pungkas bekas Kapolwiltabes Yogyakarta ini.(ian/jpnn)
Hal itu disampaikan Yotje saat ‘Rapat Koordinasi Antar Instansi Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka P4GN’ di Gedung Lancar Kuning Polda Kepri, Kamis (11/4). "Memang masih banyak hambatan yang terjadi, seperti banyaknya pelabuhan ilegal, belum adanya perjanjian extradisi dengan Malaysia, minimnya alat deteksi (x-ray) dan minimnya porsonel," katanya.
Meski demikian Polda Kepri berkomitmen untuk menyikat habis sindikat narkoba di provinsi yang sebagian besar wilayahnya lautan itu. "Dengan kerjasama berbagai pihak tentunya kita akan mampu menanggulangi tindak pidana Narkoba tersebut,” ungkapnya
Dalam kegiatan yang diikuti Kepala BNN Irjen Pol Anang Iskandar ini, Yotje juga membeber sindikat narkoba di Kepri yang memiliki jaringan yang luas, baik lokal, nasional dan internasional dan terus berupaya memasukkan narkoba dengan berbagai macam modus. Menurutnya, Kepri adalah wilayah transit serta wilayah pemasaran yang disenangi oleh para bandar narkoba.
“Narkoba dapat membahayakan dan merupakan ancaman bagi Kepri dan NKRI bila tidak segera ditanggulangi. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah perlu adanya peningkatan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan pihak Kepolisian Diraja Malaysia sehingga apabila ada DPO (buronan) yang melibatkan warga negara Malaysia, dapat segera dilakukan penangkapan, “ katanya.
Jenderal polisi bintang satu ini menambahkan, pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini harus makin digalakkan, terutama dengan melakukan penyuluhan terhadap pelajar di sekolah dan perguruan tinggi. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan sedini mungkin sejak masih di bangku sekolah.
“Dilihat dari jumlah pelaku yang meningkat biasanya kebanyakan merupakan pengangguran ataupun memiliki pekerjaan yang tidak tetap, sehingga perlu adanya peran fungsi binmas dan babinkamtibnas untuk melakukan pembinaan serta penyuluhan di tiap wilayah. Yang juga tak kalah pentingnya, kita harus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait seperti BNNP, Bea Cukai, imigrasi, balai pom dan dinas kesehatan,” pungkas bekas Kapolwiltabes Yogyakarta ini.(ian/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ogah Ikut Konvensi Capres Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi