JAKARTA – Wakil Ketua DPR Pramono Anung, menegaskan, kendati Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung pemerintah melakukan pertemuan membahas masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi keputusan akhir tetap di DPR.
“Yang jelas presiden melakukan kewenangan untuk (pertemuan) itu dengan Setgab. Tapi, ketputasan tetap ada di DPR, bukan di Setgab,” kata Pramono, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3).
Seperti diketahui para pimpinan parpol yang tergabung dalam Setgab dipanggil SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Rabu (14/3), di Cikeas. Yang hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketum DPP PPP Suryadharma Alie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Luthfi Hasan. Selain itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo.
Pramono mengatakan, jika pemerintahan SBY masih ngotot menaikkan harga BBM tentunya eksekutif memiliki kajian. “Tergantung dalam perspektif apa dilihat. Kalau saya sebagai pimpinan DPR Fraksi PDIP tentunya sikapnya sudah jelas,” katanya.
Dia mengatakan, yang penting adalah bila pemerintah tetap akan menaikkan, maka kompensasi yang diberikan kepada masyarakat itulah yang menjadi hal yang secara gamblang disampaikan pemerintah kepada DPR.
“Sekarang ini kan ada sekitar Rp25 triliun, kompensasi untuk msayarakat tidak mampu. Jika bentuknya masih sama dengan sebelumnya, saya yakin pasti akan mengalami pembahasan yang alot dan panjang,” kata dia.
Karena, Pramono menegaskan lagi, “Partai-partai bahkan yang di dalam setgab sendiri mereka kan berpikiran bahwa ini yang paling diuntungkan adalah pemerintah dalam hal ini partai pemerintah. Itu yang menjadi masalah bila kompensasinya dalam bentuk kurang lebih sama dengan BLT yang waktu digulirkan baik pada tahun 2008-2009 sebelum pemilu,".
Menurutnya, ini yang menjadi persoalan. Pertarungan jadi tidak adil kalau ada Rp25 triliun dalam bentuk BLT. “Ya, katakanlah jadi ada partai-partai tertentu yang diuntungkan,” ungkap Pramono.
Jika skema kompensasi masih menjadi perdebatan, apa yang akan dibahas pada rapat pimpinan fraksi di DPR nanti? Menurut dia, tentu semuanya bisa dibahas. “Kalau tidak ada titik temu, kan akan diambil secara pengambilan keputusan, voting ya,” kata dia.
Menurutnya, hal itu yang pada waktunya tidak bisa dihindarkan. Dari pengalaman yang ada, dikatakan dia, kalau tidak ada titik temu, pasti nanti fraksi di luar setgab akan melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. “Termasuk Fraksi PDIP,” tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalah Besar Hati, Menang Rangkul Semua
Redaktur : Tim Redaksi