JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya mengadakan Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Bandung kemarin, Rabu (12/6). Rapat DPTP merupakan pengganti rapat Majelis Syuro.
Rapat itu dihadiri DPTP yang terdiri dari ketua majelis syuro, presiden partai, sekjen partai, bendahara umum, ketua dewan syariah pusat dan ketua majelis pertimbangan pusat. Selain itu juga ada tiga menteri PKS, fraksi dan majelis pertimbangan partai.
Menurut Hidayat, PKS sepakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sejalan dengan sikap yang mereka sampaikan selama ini.
"Memutuskan bahwa sikap partai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap yang final karena diputuskan lembaga tertinggi partai," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Kemudian lanjut dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan turunannya yakni fraksi diamanahkan untuk mengelola penyikapan masalah itu dengan cara rasional dan profesional.
Anggota Komisi VIII DPR itu menyatakan, dengan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, bukan berarti PKS anti kesejahteraan rakyat. Akan tetapi bagian dari cara mereka mengoreksi kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, partainya menolak kenaikan BBM. Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM itu dilakukan mendekati tahun ajaran baru, Ramadhan dan Idul Fitri.
Sehingga menurut Hakim, dikhawatirkan tingkat inflasi menjadi tidak terkendali. "Sangat dipastikan pengangguran dan kemiskinan naik, dan juga berbagai usaha menengah kecil akan kolaps. Akhirnya fraksi terus berjuang untuk rakyat, menolak kenaikan BBM," ujarnya. (gil/jpnn)
Rapat itu dihadiri DPTP yang terdiri dari ketua majelis syuro, presiden partai, sekjen partai, bendahara umum, ketua dewan syariah pusat dan ketua majelis pertimbangan pusat. Selain itu juga ada tiga menteri PKS, fraksi dan majelis pertimbangan partai.
Menurut Hidayat, PKS sepakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu sejalan dengan sikap yang mereka sampaikan selama ini.
"Memutuskan bahwa sikap partai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap yang final karena diputuskan lembaga tertinggi partai," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Kemudian lanjut dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan turunannya yakni fraksi diamanahkan untuk mengelola penyikapan masalah itu dengan cara rasional dan profesional.
Anggota Komisi VIII DPR itu menyatakan, dengan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, bukan berarti PKS anti kesejahteraan rakyat. Akan tetapi bagian dari cara mereka mengoreksi kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan, partainya menolak kenaikan BBM. Mengingat kebijakan kenaikan harga BBM itu dilakukan mendekati tahun ajaran baru, Ramadhan dan Idul Fitri.
Sehingga menurut Hakim, dikhawatirkan tingkat inflasi menjadi tidak terkendali. "Sangat dipastikan pengangguran dan kemiskinan naik, dan juga berbagai usaha menengah kecil akan kolaps. Akhirnya fraksi terus berjuang untuk rakyat, menolak kenaikan BBM," ujarnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuntaskan Honorer K2, Minta Tambahan Rp28 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi