Keras! PKS Desak Kapolri Berantas Mafia Penimbun BBM Bersubsidi

Jumat, 28 April 2023 – 09:32 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Kapolri Listyo Sigit Prasetyo mengembangkan pemeriksaan secara komprehensif terkait temuan gudang penimbunan BBM. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Kapolri Listyo Sigit Prasetyo mengembangkan pemeriksaan secara komprehensif terkait temuan gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) milik AKBP Achirudin.

Sebab, kejahatan ini bisa membuat kuota BBM bersubsidi jebol dan kuota yang dikhususkan untuk warga yang tidak mampu mengalir kepada mereka yang tidak berhak.

BACA JUGA: Dirut Pertamina Pastikan Stok BBM Aman dan Arus Mudik Tertangani dengan Baik

Hal ini terjadi karena selisih harga solar subsidi dengan Solar industri lebih dari Rp 10 ribu per liter.

Politikus PKS itu mengakui jika Komisi VII DPR RI sering mendapat laporan adanya kejahatan penimbunan BBM bersubsidi yang dibeking oleh oknum aparat keamanan.

BACA JUGA: Pertamina Imbau Pemudik Beli BBM Secara Nontunai untuk Mengurai Antrean di SPBU

"Masalah ini sudah berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang tapi hasilnya kurang memuaskan. Sekarang merupakan saat yang tepat bagi Kapolri untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM ini," kata Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto meyakini temuan gudang penimbunan BBM ilegal milik AKBP Achirudin cuma puncak gunung es maraknya kejahatan penyalagunaan penyaluran BBM bersubsidi.

"Artinya masih ada gudang-gudang penimbunan BBM ilegal milik oknum aparat lain yang perlu ditertibkan," ungkap Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN, di Jakarta, Jumat (28/4).

Mulyanto menyebut temuan gudang milik Achirudin menjadi momentum sangat baik bagi Kapolri untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM bersubsidi.

Mulyanto minta Kapolri berani menindak anak buahnya yang terbukti menjadi bagian dari jaringan kejahatan penimbunan BBM ini.

Kapolri harus dapat mengungkap dan menuntaskan soal ini secara nasional.

"Kejahatan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Pasti ada pihak lain yang mendukung dan turut serta dalam menjalankan operasinya. Karena itu Kapolri harus bisa mengembangkan pemeriksaan perkara ini hingga terbongkar semua pihak yang terlibat," imbuh Mulyanto. (mcr10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler