jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai Indonesia harus punya daya tawar dan positioning yang kuat dalam kerja sama ekonomi dengan China.
Hal ini diutarakan terkait Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum (BRF) Initiative baru saja diselenggarakan di Beijing baru-baru ini.
Menurut Ecky, inisiasi China ini berkepentingan untuk mengamankan perdagangan luar negerinya. Bila China mampu mengamankan hubungan ekonomi di negara-negara peserta BRF, maka dengan kata lain China akan menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara dan Asia Tengah yang pada akhirnya mengarah ke Uni Eropa.
“Sikap Indonesia dalam menghadapi manuver-manuver dan kebijakan ekonomi perdagangan blok-blok kekuatan ekonomi, sebagaimana dulu TPP dan sekarang BRF ini, adalah harus jeli memanfaatkan peluang dan jangan mau menjadi subordinat para inisiator yang tentunya memiliki kepentingan lebih besar,” ujar Ecky pada Jumat, (19/05/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politisi PKS ini menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya tidak hanya menjadi subordinat yang memungkinkan jalur laut dan udara menjadi wilayah kekuasaan China.
BACA JUGA: Paripurna DPR Terima LHP BPK atas LKPP Tahun 2016
“Kita jangan jadi subordinat mereka sehingga jalur laut dan udara kita dikuasai mereka. Seperti kawasan Selat Malaka yang lebih didominasi oleh Singapura, padahal sebagian besar masuk wilayah Indonesia,” tutur legislator dapil Jawa Barat III ini.
Ecky juga menambahkan, pemerintah juga harus mempertegas sikapnya terhadap masalah Laut Cina Selatan dalam hubungannya dengan ASEAN dan juga kedaulatan Indonesia. Indonesia sepatutnya memiliki posisi dan daya tawar yang tinggi dalam alur maritim kerjasama BRF ini.
“Kita harus hati-hati, jangan lah kepentingan ekonomi sesaat yang bersifat sweetener, bukan fundamental, malah mengorbankan kedaulatan NKRI dalam masalah laut China Selatan,” pungkas Ecky. (adv/jpnn)
BACA JUGA: Seharusnya UU Disabilitas Segera Diimplementasikan
BACA JUGA: Kapolri Diminta Fokus Benahi Akpol
BACA ARTIKEL LAINNYA... Publik Mulai Tak Percaya Pemerintah dan DPR
Redaktur : Tim Redaksi