PALOPO --- Jajaran Polda Sulselbar kini mengambil langkah tegas terkait insiden yang menodai rekapitulasi penghitungan suara pilwalkot Palopo. Irjenpol Mudji Waluyo memerintahkan seluruh personil, baik polri maupun TNI yang dilibatkan dalam pengamanan agar melumpuhkan oknum yang melakukan kerusuhan susulan.
Perwira tinggi polisi dengan dua bintang di pundak itu menuturkan, Polda telah mengambil alih komando dan pengendalian pasca kerusuhan sejak pukul 02.00 Wita, Senin dini hari, 1 April. Dengan upaya itu, sejak Senin pagi seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat juga sudah mulai berjalan normal.
“Kondisi personil pengamanan Kota Palopo juga kita tingkatkan menjadi 1.157 personil, yang merupakan BKO dari personil brimob polda 5 SSK, TNI 2 SSK, ditambah dari Polres Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan khususnya Kota Palopo,” tutur Mudji seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Selasa (2/4).
Segenap personil ini akan dipusatkan di 34 titik vital, yakni sentra perekonomian, sentra pemerintahan, dan sentral masyarakat umum. “Kami mengimbau seluruh masyarakat dan khususnya dua calon wali kota dan wakil wali kota agar mendukung upaya pihak keamanan dengan menyampaikan ke tim agar tidak membawa senjata tajam, berupa badik, keris, busur, dan senjata rakitan. Sebab, saya telah mengeluarkan maklumat berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan hal itu patut dipatuhi,” bebernya.
Menurut Mudji, barang siapa yang kedapatan membawa sajam akan ditindak tegas dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. “Status Kota Palopo sudah diterapkan sistem Prosedur tetap (Protap) 01 tentang perintah melumpuhkan di tempat bagi pelaku anarkis,” tegas Mudji.
Hal senada disebutkan Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI, M Nizam. Katanya, 2 SSK jajaran TNI yang diturunkan itu merupakan satuan 721 dari yonif konpi C Makkasau dan Pinrang. “Mereka ini kita persenjatai untuk ikut menjaga instalasi vital. Makanya media juga kita harapkan untuk ikut menekan emosi warga dengan menyajikan berita yang tidak propokatif,” harap Nizam.
Jumlah personil itu akan ditambah Pangdam jika eskalasi keamanan Kota Palopo kian mencekam. “Kita tetap siap jika dibutuhkan adanya penambahan untuk menjaga keamanan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, pasangan calon wakil wali kota Palopo, Haidir Basir-Thamrin Jufri berjanji akan itu menjunjung harapan Polri dan TNI tersebut. “Makanya, kalau masih ada yang berulah saya minta pihak keamanan menindak tegas. Dan saya tegaskan pula bahwa kami ini bukan pembakar sebagaimanan yang diisukan,” kata Haidir.
Selain itu, Haidir juga sangat mengharapkan agar mengejar para perusuh dan juga penyebar isu propokatif. “Ini perlu dinetralkan agar masyarakat tidak ketakutan,” harapnya.
Selama di Kota Palopo, Kapolda beserta rombongan, jajaran pemerintah dan unsur muspida Kota Palopo juga ikut menyambangi posko induk Haidir Basir-Thamrin Jufri di Jalan Mungkasa, Kecamatan Wara Timur. (hdy)
Perwira tinggi polisi dengan dua bintang di pundak itu menuturkan, Polda telah mengambil alih komando dan pengendalian pasca kerusuhan sejak pukul 02.00 Wita, Senin dini hari, 1 April. Dengan upaya itu, sejak Senin pagi seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat juga sudah mulai berjalan normal.
“Kondisi personil pengamanan Kota Palopo juga kita tingkatkan menjadi 1.157 personil, yang merupakan BKO dari personil brimob polda 5 SSK, TNI 2 SSK, ditambah dari Polres Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan khususnya Kota Palopo,” tutur Mudji seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Selasa (2/4).
Segenap personil ini akan dipusatkan di 34 titik vital, yakni sentra perekonomian, sentra pemerintahan, dan sentral masyarakat umum. “Kami mengimbau seluruh masyarakat dan khususnya dua calon wali kota dan wakil wali kota agar mendukung upaya pihak keamanan dengan menyampaikan ke tim agar tidak membawa senjata tajam, berupa badik, keris, busur, dan senjata rakitan. Sebab, saya telah mengeluarkan maklumat berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan hal itu patut dipatuhi,” bebernya.
Menurut Mudji, barang siapa yang kedapatan membawa sajam akan ditindak tegas dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. “Status Kota Palopo sudah diterapkan sistem Prosedur tetap (Protap) 01 tentang perintah melumpuhkan di tempat bagi pelaku anarkis,” tegas Mudji.
Hal senada disebutkan Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI, M Nizam. Katanya, 2 SSK jajaran TNI yang diturunkan itu merupakan satuan 721 dari yonif konpi C Makkasau dan Pinrang. “Mereka ini kita persenjatai untuk ikut menjaga instalasi vital. Makanya media juga kita harapkan untuk ikut menekan emosi warga dengan menyajikan berita yang tidak propokatif,” harap Nizam.
Jumlah personil itu akan ditambah Pangdam jika eskalasi keamanan Kota Palopo kian mencekam. “Kita tetap siap jika dibutuhkan adanya penambahan untuk menjaga keamanan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, pasangan calon wakil wali kota Palopo, Haidir Basir-Thamrin Jufri berjanji akan itu menjunjung harapan Polri dan TNI tersebut. “Makanya, kalau masih ada yang berulah saya minta pihak keamanan menindak tegas. Dan saya tegaskan pula bahwa kami ini bukan pembakar sebagaimanan yang diisukan,” kata Haidir.
Selain itu, Haidir juga sangat mengharapkan agar mengejar para perusuh dan juga penyebar isu propokatif. “Ini perlu dinetralkan agar masyarakat tidak ketakutan,” harapnya.
Selama di Kota Palopo, Kapolda beserta rombongan, jajaran pemerintah dan unsur muspida Kota Palopo juga ikut menyambangi posko induk Haidir Basir-Thamrin Jufri di Jalan Mungkasa, Kecamatan Wara Timur. (hdy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Riau Dianggap Tertib Setorkan LAKIP
Redaktur : Tim Redaksi