jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Luapan air sungai yang menyebabkan dua jembatan penghubung antar dusun di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hampir rubuh.
Akibatnya sejumlah pelajar tidak bisa masuk sekolah. Selain itu, aktifitas warga setempat juga ikut lumpuh.
Salah satu warga setempat, Lalu Husnan mengaku sangat kecewa dengan tidak adanya perhatian pemerintah Kabupaten, maupun Provinsi NTB.
Menurutnya, Pemerintah daerah setempat hingga saat ini tidak pernah memperhatikan kondisi Jembatan dan jalan yang ada di desa Kateng ini.
"Kondisi jembatan sudah sangat memprihatinkan, setiap musim hujan tiba pasti banjir," katanya.
Padahal, kata dia, banjir ini terjadi setiap dua kali setahun pasti terjadi. Hal itu disebabkan rendahnya bentangan jembatan yang di buat sekitar tahun 1971 hingga saat ini belum ada perbaikan sama sekali.
Tidak hanya itu, Husnan juga menyebutkan bahwa selain jembatan, terdapat juga jalan yang memiliki panjang sekitar 3 Kilometer penghubung beberapa dusun di Desa Kateng juga belum pernah diperbaiki.
Akibatnya, warga yang melintas di jalan tersebut kerap mengalami kecelakaan karena jalannya berlumpur dan becek.
"Kami bersama beberapa warga telah meminta kepada Pemerintah agar jalan dan jembatan ini diperbaiki tapi belum direspon," terangnya.
Ia bersama warga setempat dalam waktu dekat berencana akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Bupati, Gubernur NTB.
Selain itu, pihaknya juga akan menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten, DPRD NTB dan BWS NTB agar jalan tersebut segera diperbaiki.
"Karena persoalan ini sudah dari dulu seperti itu. Tidak pernah ada respon dari pemerintah. Maka kami akan aksi nanti," tegasnya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah HL. Sarjana mengaku persoalan infrastruktur jalan di bagian selatan sudah tidak asing lagi.
Terutama di kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya, selalu menjadi pembahasan dan usulan warga saat reses berlangsung.
"Setiap reses kami mendapat masukan dan usulan soal infrastruktur jalan yang rusak bahkan tak layak di lalui," kata Politisi PKB ini.
Menurutnya, pemerintah daerah baik Kabupaten, dan Provinsi bahkan Kementrian tidak hanya memperhatikan kondisi bangunan kawasan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saja.
Baginya, penting juga pemerintah memikirkan akses infrastruktur di kawasan penyangga KEK Mandalika perlu dilirik.
"Terlebih lagi Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya sangat berdekatan dengan Bandara, dan KEK Mandalika," ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Lombok Tengah harus memikirkan dan merencanakan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak itu.
"Terlebih di wilayah kami bagian selatan ini," pungkasnya. (mcr38/jpnn)
BACA JUGA: Komisi IV: Lombok Tengah Lumbung Beras Nasional, Infrastruktur Harus Lengkap
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah