jpnn.com, JAKARTA - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang loyo dalam menyerap anggaran penyertaan modal daerah (PMD).
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2021, bahkan masih ada BUMD yang sama sekali tidak melakukan penyerapan PMD.
BACA JUGA: Golkar DKI Jakarta Gelar Safari Ramadan Bantu Ratusan Anak Yatim dan Duafa
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyayangkan hal tersebut.
Menurut dia, padahal banyak program kerja atau penugasan yang diberikan kepada BUMD, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.
BACA JUGA: Tak Proses Surat Pencopotan Taufik, Ketua DPRD DKI: Tangan Gue Sakit
“Jangan pada saat proses permintaan PMD ngotot, tetapi saat diberikan tidak direalisasikan. Berikutnya kami akan kawal, kalau sudah diberikan harus segera direalisasikan,” ujarnya, Kamis (14/4).
Berdasarkan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2021, BUMD yang berhasil mengoptimalkan penyerapan PMD ialah PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
BACA JUGA: Pengaspalan Sirkuit Formula E Sudah Rampung Sepenuhnya, setelah Itu?
Sementara itu, tujuh lainnya hanya mencatatkan penyerapan di bawah 70 persen.
Masing-masing, yakni Perumda Air Minum (PAM) Jaya menyerap 10,36 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya 27 persen, Perumda Pasar Jaya menyerap 35 persen, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) 61 persen.
PT Jakarta Tourisindo (JakTour), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda PAL Jaya menjadi sorotan lantaran penyerapan PMD 0 persen.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu pun menyindir para direktur utama yang saat pembahasan APBD ngotot meminta PMD.
“Karena itu, kami akan perketat pemberian PMD ke depannya. Kalau memang tidak mampu mengeksekusi segera, ya tidak diberikan,” kata dia. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Bepergian, Simak Prakiraan Cuaca Hari Ini di Jakarta
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi