JAKARTA - Tak hanya kalangan LSM saja yang cemas dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gangguan Keamanan. Kalangan partai politik pun ikut waswas dengan Inpres yang disebut-sebut sebagai Inpres Kamtibmas itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, konflik sosial sepanjang 2012 lalu memang marak dan tidak tertangani dengan baik. Karenanya, Fadli menganggap Inpres yang diberlakukan sejak 28 Januari 2013 itu memang menunjukkan keinginan kuat pemerintah menyelesaikan konflik sosial.
Namun di sisi lain, Inpres ini bukti bahwa pemerintah gagal mengatasi sumber konflik yang selama ini sudah ada. "Inpres ini lebih menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganannya ketimbang pencegahan," kata Fadli di Jakarta, Sabtu (2/2).
Politisi muda yang juga dikenal sebagai peneliti sejarah itu berharap Inpres itu tidak membuat aparat keamanan di lapangan bertindak ceroboh dan represif dalam menangani konflik sosial dan bertindak represif. Sebab menurutnya, hak-hak sipil politik masyarakat tidak boleh dilanggar.
"Jadi seharusnya Presiden bisa responsif mengidentifikasi akar konflik sosial yang ada. Salah satu yang marak adalah konflik agraria. Petani seringkali dirugikan bahkan menjadi korban dalam penanganannya," urainya.
Ia pun mengingatkan, peran aparat keamanan sebenarnya hanya untuk mencegah agar konflik tidak meluas. Namun jika akar masalah tidak diselesaikan, lanjut Fadli, maka percuma saja pemerintah mengeluarkan Inpres itu.
"Karena itu, pemerintah juga harus fokus menggunakan pendekatan lain. Sumber konflik sosial utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan. Permasalahan ini strategis untuk bisa memadamkan sumber konflik sosial di masyarakat. Sehinggga, pendekatan ekonomi dan kesejahteraan cukup penting dilakukan juga," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rani Pernah Bermain Mobil Goyang di Depan Rumahnya
Redaktur : Tim Redaksi