jpnn.com, BANDUNG - Ridwan Kamil mengatakan pembekalan antikorupsi merupakan bagian dari upaya membangun integritas dan memantapkan komitmen antikorupsi terutama bagi para penyelenggara negara.
Hal ini disampaikan Kang Emil saat menghadiri acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/4).
BACA JUGA: Kang Emil Diminta Lanjutkan Generasi Para Ulama
Acara yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua KPU Prov. Jawa Barat, Yayat Hidayat.
"Alhamdulillah, saat kami memimpin Kota Bandung, sejak awal sebagai Wali Kota kami sudah bekerjasama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi," ungkapnya.
BACA JUGA: Barisan Hasanah Bakal All-Out Menangkan Kang Hasan
Menurut Kang Emil, keteladanan pemimpin memiliki pengaruh besar dalam upaya mencegah perilaku korupsi. Karena itu, saat memimpin Kota Bandung, dirinya senantiasa mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung untuk menghindari praktek-praktek korupsi.
"Tak hanya mengingatkan, kami juga membuat sistem yang tidak memungkinkan ASN kota Bandung, melakukan korupsi yaitu aplikasi e-budgeting, yang mengunci perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemkot Bandung sejak dari awal," urainya.
BACA JUGA: Kang Emil Berkomitmen Mekarkan 3 Wilayah Baru di Bogor
Apa yang telah dilakukannya di Kota Bandung, menurut Kang Emil, akan dibawanya ke Provinsi Jawa Barat, untuk juga diterapkan di 27 kabupaten/ Kota yang ada di Jabar.
Ini karena pasangan RINDU memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan antikorupsi.
Sementara itu menurut Komisioner KPK Basaria Pandjaitan, apa yang dilakukan KPK dengan membekali para calon gubernur dan wakil gubernur merupakan yang pertamakali dilakukan.
Tahun sebelumnya, kegiatan pembekalan dilakukan setelah kepala daerah terpilih.
"Namun tahun ini, pembekalan dilakukan awal untuk memberikan pemahaman yang lebih preventif terkait korupsi, saat nantinya para calon terpilih menjadi kepala daerah," ungkap Basaria.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petani Ikan Keluhkan Modal Usaha, Begini Respons Kang Emil
Redaktur & Reporter : Yessy