BOGOR - Organisasi Papua Merdeka (OPM) pernah meminta dukungan dari Australia untuk melepaskan tanah Cendrawasih itu dari Indonesia. Oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan bahwa wilayah Papua seutuhnya berada di wilayah kedaulatan bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan Presiden saat bertemu Perdana Menteri Australia Kevin Rudd di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, (5/1). Presiden berharap Australia lebih bijak menanggapi gerakan separatis Papua yang meminta dukungan demikian.
"Masalah Papua, saya menjelaskan kepada PM Australia tentang kebijakan Indonesia. Papua tentu merupakan wilayah yang sah dari RI. Kedaulatan kami termasuk Papua. Dan dalam Lombok Treaty, Australia juga telah mengakui kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Australia.
Presiden menyatakan ada banyak propaganda yang dilakukan OPM di beberapa negara. Namun, kata dia, Indonesia sudah memiliki kebijakan riil yang tentu saja bertentangan dengan propaganda itu.
Menurut Presiden, sejak tahun 2005 menjadi Kepala Negara ia telah lakukan perubahan fundamental dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan di Papua. Selain itu, Papua sudah menjalani otonomi khusus, dengan kewenangan yang lebih luas. Ia memastikan Indonesia tengah membangun Papua menjadi lebih maju.
"Anggaran ditingkatkan, kita lakukan percepatan, pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, affirmatif action untuk putra Papua, dan bahkan pembicaraan saya dengan Gubernur Papua dan para pemimpin Papua kita sedang melihat yang pas seperti apa otonomi khusus itu, kalau memang ada plus nya sepanjang Papua masih jadi NKRI, untuk kebaikan Papua dan Indonesia maka format Otonomi plus itu harus dilakukan," papar Presiden.
Presiden mengklaim jika ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, Indonesia tidak tinggal diam dan lakukan pembiaran. Oknum aparat yang lakukan pelanggaran, tuturnya, mendapat sanksi dan hukuman yang sesuai dengan tindakannya.
"Saya sampaikan kepada PM Australia yang sering dibesar-besarkan kalau ada prajurit dan polisi Indonesia terlibat dalam pelanggaran hukum atau HAM, mereka juga ditindak, mereka langsung diadili di pengadilan militer dan mendapatkan sanksi. Belakangan, justru yang menjadi korban adalah militer Indonesia. Kami sudah mengubah operasi militer secara offensif, kita hanya menjaga keamanan public dan daerah-daerah tertentu," kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden meminta Australia memahami upaya Indonesia untuk Papua. Termasuk bijak melihat menanggapi propaganda politik OPM.
Menanggapi itu, Kevin Rudd menyatakan pemerintah Australia mendukung penuh kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga Papua tetap dalam kedaulatan NKRI.
"Sebagai Perdana Menteri Australia saya akan melakukan apapun untuk membantu Indonesia. Saya mengucapkan selamat untuk Presiden Indonesia dengan kepemimpinannya membangun otonomi untuk masa depan Papua," ungkap Kevin dalam sambutannya. (flo/jpnn)
"Masalah Papua, saya menjelaskan kepada PM Australia tentang kebijakan Indonesia. Papua tentu merupakan wilayah yang sah dari RI. Kedaulatan kami termasuk Papua. Dan dalam Lombok Treaty, Australia juga telah mengakui kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Australia.
Presiden menyatakan ada banyak propaganda yang dilakukan OPM di beberapa negara. Namun, kata dia, Indonesia sudah memiliki kebijakan riil yang tentu saja bertentangan dengan propaganda itu.
Menurut Presiden, sejak tahun 2005 menjadi Kepala Negara ia telah lakukan perubahan fundamental dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan di Papua. Selain itu, Papua sudah menjalani otonomi khusus, dengan kewenangan yang lebih luas. Ia memastikan Indonesia tengah membangun Papua menjadi lebih maju.
"Anggaran ditingkatkan, kita lakukan percepatan, pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, affirmatif action untuk putra Papua, dan bahkan pembicaraan saya dengan Gubernur Papua dan para pemimpin Papua kita sedang melihat yang pas seperti apa otonomi khusus itu, kalau memang ada plus nya sepanjang Papua masih jadi NKRI, untuk kebaikan Papua dan Indonesia maka format Otonomi plus itu harus dilakukan," papar Presiden.
Presiden mengklaim jika ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, Indonesia tidak tinggal diam dan lakukan pembiaran. Oknum aparat yang lakukan pelanggaran, tuturnya, mendapat sanksi dan hukuman yang sesuai dengan tindakannya.
"Saya sampaikan kepada PM Australia yang sering dibesar-besarkan kalau ada prajurit dan polisi Indonesia terlibat dalam pelanggaran hukum atau HAM, mereka juga ditindak, mereka langsung diadili di pengadilan militer dan mendapatkan sanksi. Belakangan, justru yang menjadi korban adalah militer Indonesia. Kami sudah mengubah operasi militer secara offensif, kita hanya menjaga keamanan public dan daerah-daerah tertentu," kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden meminta Australia memahami upaya Indonesia untuk Papua. Termasuk bijak melihat menanggapi propaganda politik OPM.
Menanggapi itu, Kevin Rudd menyatakan pemerintah Australia mendukung penuh kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga Papua tetap dalam kedaulatan NKRI.
"Sebagai Perdana Menteri Australia saya akan melakukan apapun untuk membantu Indonesia. Saya mengucapkan selamat untuk Presiden Indonesia dengan kepemimpinannya membangun otonomi untuk masa depan Papua," ungkap Kevin dalam sambutannya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beli Rumah Rp2 M, Atas Nama Anak
Redaktur : Tim Redaksi