JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Melchias Markus Mekeng, tak mau disalahkan dalam penganggaran renovasi ruangan Banggar dengan nilai Rp 20 miliar. Politisi dari Golkar ini tetap saja mengaku tidak tahu proyek yang menjadi polemik itu. Ia justru melimpahkan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
"Kalau saya tahu, artinya saya punya kepentingan. Ini sudah ranahnya Setjen dan BURT. Kita tidak punya kepentingan, kita tidak boleh menangani itu," katanya, Rabu (18/1) di Jakarta kepada wartawan.
Dia menegaskan, kesalahan ada di Kesekjenan DPR. "Kesetjenan itu wakil pemerintah, mereka punya standar pemerintah, bagaimana meja, bagaimana kursi," ungkap politisi Partai Golkar, itu.
"Banggar minta meja bukan minta meja yang mewah. Sumirat (Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR) harus tanggung jawab, karena dia yang menentukan spesifikasinya," tegas Mekeng.
Dia mengatakan, Banggar tidak boleh menentukan spesifikasi. "Kita hanya minta ruangan rapat, ruangan sekretariat, ruangan file-ing. Itu yang kita minta kalau soal spesifikasi itu bukan kerjaan kita, kita orang politik," katanya.
Karenanya, Mekeng meminta permainan-permainan ini dibongkar. "Atau kalo perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masuk memeriksa permainan-permainan ini," katanya.
Menurut dia, tidak masuk akal seorang Anggota DPR mengurusi masalah kecil-kecil seperti urusan kursi, meja. "Urusan amat yang kita pikirkan itu bagaimana dapil saya di NTB, bagaimana mereka punya air, punya listrik, itu urusan saya, bukan urusan begini ini," ungkapnya.
Lantas apa yang banggar tahu soal sejauh mana proyek ini? Mekeng menegaskan, "Kita cuma tanya kapan bisa selesai, kita mau pakai. Tidak ada (soal spesifikasi) itu tidak ada, saya berani jamin itu," ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruang Banggar Diusulkan jadi Museum
Redaktur : Tim Redaksi