JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diingatkan agar tidak terseret dalam permainan politik. Dengan demikian, komisi antirasuah itu tetap fokus dalam pemberantasan korupsi tanpa intervensi politisi.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro saat dihubungi Jumat (8/2) malam. Siti dimintai tanggapan terkait sikap Abraham yang tak konsisten tentang status hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Pasalnya, Abraham yang awalnya membantah kabar bahwa Anas menjadi tersangka, justru menyebut pimpinan KPK sudah sepakat menjerat bekas anggota KPU yang kini memimpin partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. "Kalau hukum kan harus hitam di atas putih. Hukum bukan politik yang bisa berubah-ubah," kata Siti.
Ditegaskannya, status hukum seseorang mengacu pada bukti-bukti kongkrit. Namun dalam kasus Anas, Siti menduga KPK mengalami kegamangan.
Karenanya Siti hanya bisa berharap pernyataan Abharam Samad yang berubah-ubah itu bukan akibat intervensi. "KPK harus memberikan penjelasan bahwa KPK tidak diintervensi," tegas dia.
Sebelumnya, sejak Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat di kediamannya di Cikeas, Kamis (7/2) malam, sudah beredar beredar kabar yang menyebut Anas sudah menjadi tersangka. Namun Abraham justru membantahnya. Bahkan Juru Bicara KPK, Johan Budi menyebut kabar Anas tersangka sebagai isu belaka.
Namun sore kemarin, Abraham menegaskan para pimpinan KPK sudah sepakat menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka. Penetapan Anas sebagai tersangka tinggal menunggu tanda tangan dari para pimpinan KPK lainnya.
Kemarin, kata Abraham, pimpinan KPK yang ada di kantor hanya dirinya dan Zulkarnaen. Sementara tiga pimpinan KPK lainnya ada di luar kota.
"Jadi agak sulit melakukan pengambilan keputusan. Begitu pula minggu depan, kayaknya saya ada acara, mudah-mudahan dalam satu dua (pekan), tapi kita lihat sajalah nanti," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rebutan Camry, Komisioner Komnas HAM Dipanggil DPR
Redaktur : Tim Redaksi