JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, belum dapat memastikan data yang diungkap pengadu pada sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (18/4), asli atau tidak.
Dalam data tersebut, diperlihatkan empat partai politik Senayan masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak memenuhi syarat kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota seluruh Indonesia.
“Saya tidak bisa menilai valid atau tidak, karena belum melihat dokumennya. Tapi yang bisa saya nyatakan bahwa (pada 25 Oktober 2012,red) prosesnya (verifikasi administrasi,red) sedang jalan. Jadi bisa saja posisi datanya masih seperti itu (empat partai politik belum memenuhi syarat,red). Kecuali datanya tertanggal 28 Oktober 2012, itu baru valid,” katanya di Jakarta, Jumat (19/4) malam.
Menurut Husni, data KPU tertanggal 28 Oktober 2012, memerlihatkan jika empat parpol yang dimaksud, memenuhi syarat verifikasi administrasi. “Jadi memenuhi kriteria 100 persen kepengurusan di provinsi dan 75 persen kabupaten/kota. Bahkan syarat 50 persen di tingkat kecamatan itu juga terpenuhi. Jadi memang Pasal 8 (UU Nomor 12 tahun 2012) itu terpenuhi,” katanya usai sidang kode etik DKPP.
Saat kembali ditanya apakah data yang disebut-sebut diperoleh pengadu yaitu sejumlah parpol yang dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014 berasal dari KPU? Lagi-lagi Husni berkelit. “Seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum tahu posisi datanya itu. Saya nggak bisa katakan itu palsu, tapi harus kita bandingkan,” katanya.(gir/jpnn)
Dalam data tersebut, diperlihatkan empat partai politik Senayan masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak memenuhi syarat kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota seluruh Indonesia.
“Saya tidak bisa menilai valid atau tidak, karena belum melihat dokumennya. Tapi yang bisa saya nyatakan bahwa (pada 25 Oktober 2012,red) prosesnya (verifikasi administrasi,red) sedang jalan. Jadi bisa saja posisi datanya masih seperti itu (empat partai politik belum memenuhi syarat,red). Kecuali datanya tertanggal 28 Oktober 2012, itu baru valid,” katanya di Jakarta, Jumat (19/4) malam.
Menurut Husni, data KPU tertanggal 28 Oktober 2012, memerlihatkan jika empat parpol yang dimaksud, memenuhi syarat verifikasi administrasi. “Jadi memenuhi kriteria 100 persen kepengurusan di provinsi dan 75 persen kabupaten/kota. Bahkan syarat 50 persen di tingkat kecamatan itu juga terpenuhi. Jadi memang Pasal 8 (UU Nomor 12 tahun 2012) itu terpenuhi,” katanya usai sidang kode etik DKPP.
Saat kembali ditanya apakah data yang disebut-sebut diperoleh pengadu yaitu sejumlah parpol yang dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014 berasal dari KPU? Lagi-lagi Husni berkelit. “Seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum tahu posisi datanya itu. Saya nggak bisa katakan itu palsu, tapi harus kita bandingkan,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Miing Dianggap Berhasil Jalankan Peran Wakil Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi