jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara akan menjadi tantangan yang lebih sulit dihadapi dibandingkan pandemi Covid-19.
Menurut dia, sebagaimana juga disampaikan tokoh inovasi teknologi dunia, Bill Gates, yang menilai bahwa dampak perubahan iklim makin jelas dirasakan di berbagai sektor kehidupan, bahkan jauh lebih berbahaya dari serangan Covid 19.
BACA JUGA: Ketua MPR Ajak PMII Tanggulangi Dampak Perubahan Iklim
Oleh karena itu, pria yang karib disapa Bamsoet itu menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditas pangan antara lain petani, pasar-bursa, harga, pergudangan-resi, modal, pembiayaan dan pinjaman, serta penjaminan off takers.
“Perlu adanya reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditas tersebut, sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjamin, tak terimbas dampak perubahan iklim maupun berbagai tantangan lainnya," kata Bamsoet, di Jakarta, Jumat (26/2).
BACA JUGA: Bill Gates Akui Kontribusi Besar China dalam Melawan Perubahan Iklim
Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan dalam lima tahun terakhir, produksi berbagai komoditas pangan memang sudah meningkat, sebagaimana terlihat dari data yang dipaparkan Kementerian Pertanian.
Namun, laju peningkatannya belum signifikan, mengingat jumlah penduduk dan juga kebutuhan nasional yang juga terus meningkat.
BACA JUGA: Mentan SYL Lepas Ekspor 6 Komoditas Pertanian Jabar
Produksi jagung, misalnya, dalam lima tahun terakhir cukup meningkat. Pada 2016 mencapai 23,6 juta ton, 2017 28,9 juta ton, 2018 30 juta ton, 2019 33 juta ton, dan 2020 diprediksi mencapai 33 juta ton.
Begitu juga dengan padi yang meningkat dari 55 juta ton di 2016, menjadi 56,6 juta ton di 2017, kemudian 59,2 juta ton di 2018.
“Namun menurun tajam menjadi 54,6 juta ton di tahun 2019, dan diprediksi menjadi 55 juta ton di tahun 2020," jelas Bamsoet.
Ia menuturkan dampak iklim yang saat ini menyebabkan banjir di mana-mana dikhawatirkan akan merusak pertanian khususnya padi.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah perlu antisipasi ketersediaan beras secara nasional.
Sementara impor beras menjadi masalah tersendiri karena negara-negara Asia rata-rata sudah terikat kontrak antarnegara.
Wakil ketua umum Kadin Indonesia ini menekankan bahwa memajukan sektor pangan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang berperan dalam pembinaan petani, penyediaan bibit dan pupuk, hingga memperluas luasan lahan pertanian saja, melainkan butuh dukungan dari berbagai kementerian/lembaga lainnya.
"Karenanya Indonesia perlu memiliki roadmap strategi ketahanan dan kedaulatan pangan yang konkret dan baku yang bisa diimplementasikan secara mudah dan cepat. Sehingga bisa menyinkronkan semua regulasi di berbagai kementerian/lembaga, mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy