Ketua MPR Mewaspadai Munculnya Konflik Horizontal pada Pilkada 2020

Rabu, 02 September 2020 – 17:12 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 perlu mewaspadai kemunculan konflik horizontal.

Sebab, kata dia, pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung pada masa ekonomi tak menentu. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara multietnis dan multiagama.

BACA JUGA: Golkar akan Beri Sanksi Kader yang Membelot di Pilkada 2020

Dari dua sisi tadi, bisa saja dimanfaatkan oknum tertentu merusak persatuan Indonesia melalui konflik horizontal.

Bamsoet mengungkap itu saat membuka diskusi daring "Menjaga NKRI di Tengah Politisasi Penanggulangan Pandemi Covid-19" yang berlangsung Rabu (2/9).

BACA JUGA: Ridwan Kamil Bingung Saat Pulang ke Rumah Istri Tidak Ada, Ternyata Lagi Ngojek

"Banyak faktor yang menjadi pemantik lahirnya konflik horizontal. Kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Menurut dia, saat ini yang diperlukan yakni menggelorakan karakter dan jati diri bangsa. Narasi ini yang menurut Bamsoet mulai terlupakan.

BACA JUGA: Irjen M Iqbal: Siapa pun yang Mengganggu Pembangunan KEK Mandalika, Saya Tindak

Sebab, pemerintah cenderung fokus memperbaiki masalah pada sektor kesehatan dan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Pada kondisi rentan seperti ini, hal kecil sangat mudah jadi pemantik memperlemah ikatan kebangsaan. Bila tidak dikelola dengan baik, dapat menggerus konsepsi NKRI sebagai sebuah konsensus nasional," ungkap dia.

Selain menggelorakan karakter bangsa, pemerintah juga perlu terbuka atas kritik. Kritik, kata dia, penting menjaga iklim demokrasi Indonesia, asalkan disampaikan dengan sehat.

Ketika iklim demokrasi berjalan baik, Bamsoet percaya, persatuan Indonesia tidak akan goyah meskipun terdapat oknum yang berupaya memecah belah bangsa.

"Pada hakikatnya kritik adalah koreksi untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang tepat, dengan menghadirkan argumen dari berbagai sudut pandang. Dalam konsesi ini, kritik yang terukur dan konstruktif diperlukan," pungkas dia. (ast/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler