"DPR, khususnya Komisi I harus cepat merespon Israel yang menghalangi Menlu RI ke Ramallah, Palestina menghadiri KTT Non Blok," kata Taufiq Kiemas, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/8).
Menurut politisi Partai PDI-Perjuangan itu, meski Indonesia tidak punya hubungan diplomatik langsung dengan Israel tapi dari sisi aturan diplomasi yang menganut paham saling menghormati, tindakan Israel itu tidak dibenarkan.
"Apalagi Menlu Marty Natalegawa masuk ke Ramallah dengan maksud untuk duduk bersama menteri negara-negara lain mencari solusi atas berbagai masalah yang terjadi di Palestina," ungkap Taufiq Kiemas.
Sebelumnya, Menlu Marty Natalegawa bersama 12 perwakilan negara anggota Komite Palestina Gerakan Non Blok berencana menggelar pertemuan untuk membahas masalah Palestina. Selain menggelar pertemuan, delegasi juga akan meninjau situasi di Palestina. Namun, Israel menolak Marty Natalegawa dan empat menteri luar negeri lainnya untuk masuk ke Ramallah.
Ramallah merupakan wilayah Palestina yang diambil paksa oleh Israel. Akibat penghadangan yang dilakukan Israel, pertemuan Komite Palestina Gerakan Non Blok gagal diselenggarakan. Para delegasi mengecam tindakan tersebut karena melanggar prinsip hukum internasional dan kewajiban sebagai Otoritas Pendudukan. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diuntungkan Pemberitaan, Timses Jokowi Hindari Serang Lawan
Redaktur : Tim Redaksi