jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pernyataan terkait isu-isu aktual.
Pertama, di masa pembelajaran jarak jauh selama tiga bulan, banyak guru yang hanya memberikan siswa tugas-tugas berupa soal, hal ini dinilai membebani dan membuat siswa jenuh belajar dari rumah, respons Ketua MPR RI:
BACA JUGA: Saran Lestari MPR RI Kepada Pemerintah Daerah Sebelum Melonggarkan Pembatasan Sosial
A. Mendorong pemerintah dapat meninjau ulang sistem belajar dan mengajar yang demikian, serta pemerintah menginstruksikan agar tenaga pengajar atau guru untuk meningkatkan kompetensi digital, sehingga pola pembelajaran jarak jauh dapat lebih efektif.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud, untuk menyederhanakan kurikulum agar lebih adaptif untuk diterapkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, dikarenakan sistem tersebut berbeda dengan sistem belajar tatap muka, sehingga dapat membuat siswa memahami dan menguasai konsep dan inti dari setiap pembelajaran.
BACA JUGA: Penularan Covid-19 di Dua Daerah Ini Masih Tinggi, Ketua MPR Bilang Begini
C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, dalam menentukan kurikulum pembelajaran jarak jauh untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti materi pelajaran yang diberikan, jam pelajaran yang lebih singkat, guru yang interaktif dengan peserta didik, hingga kendala psikologis maupun teknis antara siswa, orang tua, dan guru.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, perlu meningkatkan sosialisasi yang masif jika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan, sehingga orang tua, siswa, dan guru dapat mempersiapkan pola belajar yang efektif dan maksimal.
BACA JUGA: MPR Ingatkan Pemda Mewaspadai Ancaman Peningkatan Sebaran Covid-19
E. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk dapat membuat konten-konten digital yang telah disesuaikan, sebagai materi ajar dalam sistem belajar jarak jauh.
F. Mendorong pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang memadai untuk sistem pembelajaran jarak jauh, seperti jaringan internet yang baik agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini, yang mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan dan dibarengi krisis ekonomi, respons Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah untuk dapat mengatasi kondisi tersebut dengan bijak, terutama dalam menentukan langkah penyelesaian dan langkah antisipatif, agar kebijakan yang diambil efektif dan tepat sasaran.
B. Mendorong pemerintah daerah yang daerahnya masih mengalami angka peningkatan covid-19 untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah penanganan covid-19, dan memperkuat tindakan kuratif, sehingga dapat menekan jumlah kasus baru covid-19.
C. Mendukung para ahli dan peneliti Indonesia untuk dapat terus mengembangkan dan menemukan sendiri vaksin covid-19, sehingga tidak bergantung pada impor. Pemerintah perlu memberikan dukungan sarana, prasarana, fasilitas, hingga anggaran untuk kebutuhan riset tersebut.
D. Mendorong adanya kerja sama masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol covid-19 di setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat mencegah meluasnya penularan covid-19, di samping peran pemerintah yang secara perlahan-lahan berupaya meningkatkan perekonomian rakyat agar dapat kembali normal seperti biasanya.
Ketiga, menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H yang tahun ini berlangsung ditengah pandemi Covid-19, akan ditetapkan protokol penyembelihan hewan kurban, respons Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan protokol penyembelihan hewan kurban tetap mengacu pada tata cara penyembelihan hewan kurban berdasar syariat agama Islam dan disesuaikan dengan protokol kesehatan, serta MUI menyosialisasikan protokol penyembelihan hewan kurban kepada seluruh panitia pemotongan hewan kurban di masjid-masjid agar dapat dijadikan panduan/acuan.
B. Mendorong pemerintah meminta kepada setiap panitia kurban untuk benar-benar mematuhi protokol maupun prosedur penyembelihan hewan kurban yang sudah ditetapkan tersebut, seperti penyembelihan hanya dilakukan di lokasi-lokasi yang diyakini aman menurut informasi resmi pemerintah, dengan tujuan melindungi panitia kurban dan masyarakat dari risiko tertular wabah penyakit.
C. Mendorong pemerintah meminta kepada pengurus takmir agar sebelum memutuskan menggelar penyembelihan hewan kurban di masjid hendaknya mengkaji dan mempertimbangkan secara matang situasi dan kondisi terkini, dengan memperhatikan fatwa ulama, ahli kesehatan dan instruksi pemerintah.
D. Mendorong pemerintah mengimbau panitia kurban dan masyarakat agar proses penyembelihan sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan (RPH) resmi, guna meminimalisir risiko penularan Covid-19.
E. Mengimbau panitia kurban dan masyarakat yang terlibat dalam penyembelihan hewan kurban untuk tetap mengikuti protokol kesehatan secara konsisten dan ketat, seperti mencuci tangan, harus memakai masker, menjaga jarak dan lebih disarankan untuk memakai face shield. (ikn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi