jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta para menteri ekonomi dan semua kepala daerah untuk mengamankan rantai distibusi bahan kebutuhan pokok masyarakat.
Efektivitas koordinasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak boleh memutus atau merusak rantai distribusi bahan kebutuhan pokok.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Kirim Ribuan APD ke 79 Rumah Sakit di Indonesia
"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah panic buying, kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (30/4).
Mantan Ketua DPR RI itu menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi.
BACA JUGA: Bea Cukai Sebar Paket Kebutuhan Pokok di Berbagai Daerah
Misalnya, defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi. Stok jagung defisit di sebelas provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi.
"Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah itu mestinya bisa dihindari. Karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam melimpah di pasar. Begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung. Bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020," tutur Bamsoet.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Gelar Rapid Test dan Suntik Vitamin C Buat Keluarga Besar FKPPI
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, jika ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, masalahnya tentu pada lalu lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif. Akibatnya, komoditas yang tersedia tidak terdistribusikan ke daerah yang butuh atau daerah defisit.
"Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Hal ini harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi