Ketum GMNI Menolak Gerakan Pemakzulan Presiden Jokowi

Selasa, 30 Januari 2024 – 20:26 WIB
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menyatakan pihaknya menolak gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Hal itu sebagai respons atas poster digital berisi rencana aksi demonstrasi bertajuk 'Geruduk Istana' yang viral di media sosial.

BACA JUGA: Kawal Pemilu Damai, BEM PTNU Tolak Pemakzulan Jokowi

Poster digital itu berisi tuntutan menurunkan Presiden Jokowi pada 1 Februari.

Berbagai logo organisasi kemahasiswaan pun dicantumkan di poster tersebut, antara lain GMNI,HMI, PMII, GMKI, PMKRI, IMM dan lain-lain dengan narahubung bernama Aan serta Ketua BEM UI nonaktif Melki Sedek Huang.

BACA JUGA: Guntur Soekarnoputra: Kalau Ganjar-Mahfud Jadi Presiden, Gampang Jokowi Mau Diapain

Imanuel menegaskan bahwa poster digital soal aksi Geruduk Istana tersebut hoaks.

"Poster digital itu hoaks. Saya selaku ketua umum GMNI menolak tegas pencantuman logo GMNI di situ, karena kami menolak gerakan yang mengingkari prosedur demokrasi semacam itu," ujar Imanuel, Selasa (30/1). 

BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Pastikan Bansos yang Dibagikan Jokowi Berasal dari APBN

Imanuel mengatakan bangsa ini sudah menyepakati bahwa pergantian kekuasaan dalam sistem demokrasi dilakukan melalui pemilu, bukan memaksa MPR untuk memberhentikan atau memakzulkan presiden.

Dia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pemberhentian presiden bisa dilakukan bila memenuhi lima syarat. 

Kelima syarat itu ialah presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan kejahatan berat, melanggar ideologi negara serta melanggar kepantasan atau etika. 

"Lalu apakah satu saja dari lima syarat tersebut terpenuhi? Faktanya tidak. Jadi, bisa dibilang siapa pun yang merancang aksi atau poster tersebut, mengingkari konstitusi," tegas Imanuel. 

"Maka GMNI menolak ikut serta dalam gerakan pemakzulan yang mengingkari demokrasi dan konstitusi itu," pungkasnya. 

Sebelumnya, poster berisi pengumuman rencana 'Geruduk Istana' beredar di media sosial pada Selasa (30/1).

Poster itu mencantumkan keterangan tuntutan mendesak MPR RI menggelar sidang istimewa menurunkan Jokowi, dengan narasi, 'Indonesia sedang sakit, Ibu Pertiwi memanggil'. 

Mahasiwa yang akan hadir disebut berjumlah 100 ribu orang dengan dress code pita hitam.(mcr8/jpnn.com)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler