jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Ryan Haroen mendorong pemerintah untuk lebih serius melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan strategis nasional.
Dia menyoroti dua program utama, yakni Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dan implementasi Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru disahkan.
BACA JUGA: Dukung Danantara, PAN: Presiden Prabowo Pasti Sudah Menghitung Segala Aspek
Menurut Ryan, kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, sehingga penting memastikan bahwa UMKM menjadi bagian integral dalam implementasinya.
Ryan menilai bahwa Danantara sebagai instrumen investasi negara harus membuka peluang bagi UMKM agar mereka bisa berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian nasional.
BACA JUGA: Danantara Kubur
"Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan akses bagi UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. Salah satunya dengan membuka skema pembiayaan yang lebih mudah serta mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM," ujar Ryan Haroen.
Selain itu, Ryan menekankan pentingnya skema pendanaan dan dukungan teknis bagi UMKM agar dapat ikut serta dalam proyek-proyek strategis yang dikelola oleh Danantara. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mekanisme kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, teknologi, dan infrastruktur.
BACA JUGA: Investasi di Danantara Bisa jadi Modal Program Pembangunan
"Danantara bisa menjadi alat untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal," tambahnya.
Selain program Danantara, Ryan juga menyoroti dampak pengesahan RUU Minerba terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Ia menilai regulasi baru ini sebagai langkah maju bagi UMKM, karena mereka kini diperbolehkan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang sebelumnya hanya didominasi oleh perusahaan besar.
"Disahkannya RUU Minerba adalah kemajuan signifikan, karena memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh izin tambang sendiri. Ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada pengusaha kecil agar mereka bisa terlibat langsung dalam sektor yang selama ini sulit diakses," jelas Ryan.
Namun, ia menegaskan bahwa regulasi ini harus diikuti dengan implementasi yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan bagi UMKM benar-benar mudah diakses, tidak birokratis, serta didukung oleh skema pembiayaan dan pelatihan yang memadai.
"RUU Minerba yang baru ini harus benar-benar diimplementasikan dengan baik agar UMKM tidak hanya diberikan izin secara administratif, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh untuk bisa beroperasi dan berkembang di sektor pertambangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ryan menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, investor besar, dan UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang inklusif akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Jangan sampai ada kesenjangan antara pengusaha besar dan UMKM. Kita harus membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung. Jika UMKM berkembang, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat," tegasnya. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susuran Jajaran Direksi Danantara Bikin Investor Kecewa, Kok Bisa?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga