Ketum IGI Soroti Program Kemendikbud Dalam Program Belajar di Rumah

Jumat, 03 April 2020 – 16:41 WIB
Siswa belajar di rumah secara daring. Ilustrasi Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemda berupa program belajar di rumah telah mencabut jalinan pembelajaran antara guru dengan siswanya. Sebab, program yang diarahkan Kemendikbud adalah pembelajaran dari guru tertentu untuk banyak siswa di seluruh Indonesia. Termasuk melibatkan portal atau platform pendidikan seperti ruang guru, zenius dan lain-lainnya.

Sistem belajar seperti ini, menurut Ramli, telah menghilangkan proses pembelajaran antara guru dan siswa secara langsung walaupun harus melalui dunia maya. Itu sebabnya, harus dipikirkan bukan bagaimana start-up pendidikan atau platform pendidikan tersebut didorong untuk membantu siswa dalam kondisi Covid-19. Yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana guru-guru tersebut tetap menyelenggarakan proses pembelajaran dengan siswa-siswa mereka dengan tatap muka secara langsung melalui dunia maya.

BACA JUGA: UNICEF: Siswa Belajar di Rumah, Kesempatan Ortu Merajut Komunikasi yang Baik dengan Anak

"Hasil pantauan kami masalah kuota data adalah masalah utama dalam pembelajaran kelas jauh di dunia maya. Selain itu masalah rendahnya kemampuan guru juga menjadi problem utama dalam penyelenggaraan kelas maya ini," kata Ramli dalam pesan elektroniknya, Jumat (3/4).

Masalah kedua, lanjut Ramli, sesungguhnya adalah fakta yang membuka mata kita betapa program program Kemendikbud selama ini untuk meningkatkan kompetensi guru tidak begitu berarti dan tidak banyak mengubah pendidikan.

BACA JUGA: Update Corona, 3 April 2020: Kasus Positif Sudah Mencapai 1.986 Pasien

"Kita tentu saja bertanya di mana hasil PPG (pendidikan profesi guru) dan PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) yang lebih dari 10 tahun dijalankan Kemendikbud. Lalu kita pun tentu bertanya anggaran ratusan miliar yang setiap tahun digelontorkan Kemendikbud dengan berbagai macam pelatihan buat guru juga tidak mampu membantu guru-guru kita memiliki kemampuan yang lebih tinggi terutama dalam menghadapi masalah mendadak seperti Pandemi Covid 19 ini," katanya.

Ramli melanjutkan, terkait masalah pertama tentang ketersediaan kuota data yang seharusnya dimiliki siswa dan guru dalam kondisi diharuskan menggunakan pembelajaran kelas jauh di dunia maya maka seharusnya anggaran Kemendikbud sebaiknya diarahkan untuk memenuhi kuota data baik siswa maupun gurunya.

BACA JUGA: Firli Membenarkan Pimpinan KPK Usulkan Kenaikan Gaji Rp 300 Juta

Dia menyesalkan kerja sama antara Telkomsel sebagai BUMN dengan ruang guru yang notabene pendirinya adalah salah satu staf khusus presiden. Telkomsel menggratiskan penggunaan kuota data untuk ruang guru yang sebenarnya mencabut interaksi antara guru dengan siswanya dan mengalihkannya menjadi interaksi antara siswa dengan ruang guru atau platform pendidikan lain.

"Seharusnya yang dilakukan Telkomsel jika ingin membantu siswa-siswa di seluruh Indonesia adalah dengan cara menggratiskan kuota data untuk siswa dan guru dengan cara menggunakan nomor induk siswa dan NUPTK (nomor unik pendidik tenaga kependidikan) guru sebagai password masuknya," bebernya.

Namun jika Telkomsel sebagai BUMN tidak mampu melakukan itu menurut Ramli, sebaiknya Kemendikbud turun tangan untuk menyediakan kuota data sehingga guru dan siswa tetap menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka melalui dunia maya. Tidak dengan pembelajaran yang terkoordinir dari satu portal pendidikan tertentu yang sesungguhnya mencabut komunikasi antara guru dengan siswanya. (esy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler