jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim ikut memberikan penilaian terhadap debat cawapres Minggu (17/3) malam, khusus tema pendidikan. Secara umum, belum melihat solusi konkret masalah pendidikan.
Di kubu 01, problem penyelesaian masalah dengan mengandalkan BLK (Balai Latihan Kerja) adalah sebuah solusi berlapis yang sebenarnya tidak efektif. Jika SMK program empat tahun maksimal, pemerintah seharusnya tak membutuhkan BLK karena alumninya sudah siap kerja.
BACA JUGA: Komentari Debat Cawapres, Fahri: Konservatif Vs Progresif
Sangat berbeda dengan alumni SMA yang memang mempersiapkan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
"Seharusnya SMK yang dikuatkan dengan menghadirkan guru produktif yang memiliki kompetensi tinggi, lalu membangun sinergi dengan dunia Industri sehingga alumni SMK betul-betul siap kerja bahkan bisa bekerja di luar negeri," uiar Ramli yang dihubungi JPNN, Senin (18/3).
BACA JUGA: Maruf Amin Dorong Pertumbuhan Unicorn di Indonesia
Dia melanjutkan, besarnya jumlah pengangguran yang berasal dari alumni sekolah kejuruan adalah indikasi bahwa SMK kita belum maksimal. BLK hanya menjadi tambahan pekerjaan pemerintah yang seharusnya tidak diperlukan jika SMK bisa maksimal. Ibarat sekolahan yang masih membutuhkan bimbingan belajar untuk sukses menghadapi ujian.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2: Jokowi yang Berjanji, Prabowo Melunasi
BACA JUGA: Beda Maruf Amin dan Sandiaga Uno soal SDM Tenaga Kerja Mumpuni
"Problem utama dunia pendidikan kita adalah guru. Cawapres 01 tidak membahas banyak hal soal guru. Sementara 02 bertekad menaikkan status guru. Hanya pertanyaannya, dengan keterbatasan APBN, tingginya kebutuhan guru dalam kondisi seperti saat ini dan tidak berimbangnya belanja pegawai daerah, apa yg bisa dilakukan?," tuturnya.
Tekad meningkatkan status hanya sekedar tekad, jika tak jelas cara menuntaskan masalah guru ini. Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno (SSU), kata Ramli, harusnya bisa memaparkan solusinya dengan tekad menaikkan status guru tersebut.
Terkait keinginan SSU menghapuskan ujian nasional, menurut Ramli, patut diapreseasi karena selama ini ujian nasional hanya menghabiskan banyak anggaran tanpa hasil yang jelas. Tindaklanjut Ujian Nasional yang diklaim pemerintah sebagai upaya pemetaan kualitas pendidikan tak terlihat di lapangan.
Sebenarnya pemerintah Jokowi-JK sudah menawarkan skema baru untuk mengukur kompetensi siswa yang dinamai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI).
Hal yang patut diapreseasi dari Kiai Ma'ruf Amin adalah upaya memperkuat tol langit yang selama ini telah membantu mempercepat upaya peningkatan kompetensi guru dan siswa. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Lebih Sreg Jurus e-KTP Sandi Ketimbang Program Kartu Sakti Ala Jokowi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad