jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar mengatakan pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti menunjukkan tanda-tanda baik karena diikuti oleh 18 partai politik.
Bahtiar mengatakan hal tersebut saat membuka webinar MIPI bertema "18 Parpol Peserta Pemilu 2024: Peluang dan Tantangan Bagi Sistem Pemerintahan Indonesia", Sabtu (7/1).
BACA JUGA: Generasi Muda dan Milenial Ingin Ibu Megawati Turun Gunung di Pemilu 2024
“Itu tanda-tanda baik bagi demokrasi kita bahwa peserta Pemilu banyak sehingga masyarakat dihadapkan pada pilihan, tetapi tentu masyarakat, kita semua, berkepentingan mengetahui siapa-siapa sih 18 partai ini dan kemungkinan tantangannya dalam proses pemerintahan?” ujar Bahtiar.
Webinar MIPI ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andika Pranata Jaya, Perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Asep Mufti, Dewan Pakar Pengurus Pusat (PP) MIPI/Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin, dan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
BACA JUGA: MIPI Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Teken Nota Kesepahaman Bersama KPU
Bahtiar mengatakan, kepemiluan menjadi tema yang menarik karena menjadi salah satu instrumen pelaksanaan demokrasi yang dianut oleh pemerintah Indonesia.
Dikatakan, partai yang banyak memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya bisa jadi dalam pengambilan keputusan akan berjalan secara bertele-tele.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: IKP sebagai Peringatan Dini Potensi Gangguan Pemilu
Jika partainya sedikit menimbulkan kemungkinan terjadinya otoriterisme, hegemoni, hingga monopoli kebenaran oleh kelompok tertentu.
“Tantangan yang menarik untuk kita dialogkan dan diskusikan, supaya masyarakat juga dan kita semua juga memahami siapa sih 18 partai politik ini yang menjadi peserta Pemilu? Dan apa yang ditawarkan mungkin ke depan bagi perbaikan atau pembangunan pemerintahan di Indonesia,” ujar Bahtiar yang kini menduduki jabatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu.
Perwakilan dari KPU Andika Pranata Jaya memaparkan, tahapan pemilu sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022.
Pemilu menjadi perwujudan integrasi bangsa untuk memperkuat kebhinekaan.
Ada tiga hal penting yang harus tersedia dalam pemilu, yaitu peserta, pemilih, dan adanya proses untuk mengekspresikan pilihan.
KPU bertugas memastikan suara rakyat nanti di pemilu 2024 akan dihitung dan ditabulasi dengan benar, sehingga hasil akhir dari pemungutan suara murni dari pilihan masyarakat.
“Pada konteks pertama mengenai peserta pemilu, sekarang KPU sudah menetapkan. Kemarin 17 ditambah satu Partai Ummat jadi 18 partai politik dan 6 partai politik lokal. Kemudian adanya pemilih sedang kami persiapkan,” ujar Andika.
Dalam pelaksanaan pemilu, kata Andika, KPU ingin membangun kesadaran politik kolektif bersama bahwa pemilu adalah ajang membangun persatuan dan kemajuan bangsa.
Pemilu harus menjadi titik demokrasi, bukan hanya memperebutkan kursi, tetapi ada hikmah bekerja sama, siapa pun yang menjadi pemenangnya.
Tokoh jadi Pembeda Partai Politik
Perwakilan Bawaslu Asep Mufti memaparkan, sejak tahun 1999 jumlah partai yang mengikuti pemilu semakin mengerucut dari 48 partai mengecil hingga 18 partai pada tahun 2024.
Namun, dia memberi kritik pemilu yang terjadi lebih kepada candidate oriented atau menonjolkan ketokohan.
Tidak ada program-program yang membedakan partai politik sehingga secara umum akan dilihat partai politik satu dan yang lainnya sama.
“Tak ada yang membedakan, yang membedakan adalah tokoh-tokoh yang diusung oleh partai politik,” jelasnya.
Dewan Pakar MIPI Nurliah Nurdin memaparkan, pelaksanaan pemilu 2024 bisa berkaca dari pelaksanaan pemilu 2019.
Pemilu sebelumnya bisa menjadi pembelajaran untuk mempersiapkan dinamika pemilu ke depan yang lebih besar karena pertama kali dilaksanakan secara serentak.
Selain itu dengan adanya multipartai juga harus dilihat bagaimana kesiapannya.
“Bagaimana melahirkan pemimpin berintegritas, potensi permasalahannya. Yuk, kita sama-sama menjadi pengawas pemilu,” ujarnya.
Ari Nurcahyo menambahkan, sistem presidensial masih membutuhkan partai koalisi dan parlemen yang kuat.
Presiden yang dipilih langsung saja tidak cukup, tetapi juga perlu membangun koalisi partai di pemerintahan. (sam/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu