jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet tak mau pemilihan ketua umum parpolnya dilakukan secara aklamasi. Alasannya adalah Golkar pernah punya pengalaman pahit akibat pemilihan ketua umum yang dipaksakan secara aklamasi, namun justru memunculkan perpecahan.
"Pemaksaan aklamasi itu membuat kami pecah, pernah ada (kubu) Ancol dan Bali. (Munas) Bali itu kan pemaksaan aklamasi yang melahirkan Ancol," kata Bamsoet di sela Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11).
BACA JUGA: Airlangga Bakal Terpilih Aklamasi dan Bamsoet Dapat Tempat Terhormat
Mantan ketua DPR itu menegaskan, Golkar memiliki banyak nama yang bisa didorong sebagai kandidat ketua umum penantang Airlangga Hartarto di posisi petahana. Di antaranya adalah Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo.
"Ada kemungkinan juga saya. Kan saya bilang belum memutuskan, bukan berarti saya tidak maju. Kita lihat perkmbangan ke depan," katanya.
BACA JUGA: Ical Lebih Sreg jika Ketua Umum Golkar Terpilih Tanpa Voting
Yang terpenting, kata ketua MPR itu, seluruh kader Golkar bisa mengambil pelajaran pahit dari perpecahan yang pernah terjadi. Menurutnya, Golkar harus memelihara demokrasi internal berjalan.
Karena itu Bamsoet mengatakan, jika memang ada calon ketua umum merasa punya dukungan banyak, sebaiknya tidak usah menggiring pemilihan menjadi aklamasi. "Kalau yakin didukung mayoritas pemilik suara, kenapa mesti takut kemudian merancang untuk aklamasi?" kata sosok yang akrab disapa Bamsoet itu.
BACA JUGA: Sepelekan #GolkarButuhBamsoet, Yakini Airlangga Jadi Ketum Lagi secara Aklamasi
Bamsoet menambahkan, mengelola partai sebesar Golkar tidak seperti menjalankan perusahaan yang pengambilan keputusannya cukup di tangan komisaris. Sebab, pemilik suara di Golkar adalah para ketua DPD I dan DPD II.
“Hampir 600 suara. Hari ini rapim yang dihadiri ketua provinsi (DPD I) hanya mewakili 34 suara. Masih ada 500 lebih suara yang harus didengar," katanya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni