jpnn.com, YOGYAKARTA - Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan penolakan atas kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Wakil Ketua DPP Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan Timotius Apriyanto mengatakan dunia industri atau dagang belum sepenuhnya pulih.
Ditambah lagi dengan situasi politik global yang berdampak pada perekonomian.
Menurutnya, tapera harus melalui kajian yang komprehensif sebelum diberlakukan sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani.
Timotius menegaskan selama ini belum ada sosialisasi Tapera, tata kelola yang jelas.
"Konsep dan skema tapera ini kan belum pernah disosialisasikan. Itu yang menjadi persoalan," kata Timotius, Rabu (29/5).
Timotius memandang bahwa tabungan perumahan seharusnya menjadi satu dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.
"Ketika mereka pensiun mendapatkan rumah seharga tabungan mereka, kan gitu," katanya.
Agar berjalan lebih efektif ia berharap terjalin konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan hal tersebut.
"Kenapa sih enggak di-bundling saja. Supaya efektif. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Timotius khawatir ketidakjelasan itu akan bermuara pada korupsi.
"Saya menduga nanti karena belum jelas ujung-ujungnya korupsi kan siapa yang tanggung jawab. Maka kami para pengusaha menolak keras itu Tapera," katanya.(mcr25/jpnn)
BACA JUGA: Mengenal Program Jokowi, PP Tapera yang Bikin Rakyat Heran
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : M. Sukron Fitriansyah