jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan keinginan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menjadikan demokrasi Pemilu 2024 mendatang sebagai pesta rakyat adalah juga keinginan rakyat.
Namun, dia mengingatkan KIB harus berkomitmen mewujudkan keingingan tersebut dan jangan sekadar ucapan.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Sebut KIB Ingin Demokrasi Jadi Pesta Rakyat
“Pesan yang dimaksud harus dimaknai secara serius, bukan sekadar gimmick partai untuk meraih simpati publik dan kemudian malah mendapat cibiran publik,” kata Aditya, Jumat (2/12/2022).
Dia menyebut caranya tentu saja dengan politik yang sehat dan tidak transaksional.
BACA JUGA: Pengamat Nilai PKB Lebih Ideal Bergabung Koalisi Perubahan atau KIB
Menurut Aditya, hal yang dibutuhkan oleh pemilih sebenarnya sederhana, yaitu partai dan politikusnya tidak memulai memikat pemilih dengan uang dan menawarkan program yang konkret di dapil untuk melakukan perubahan di masyarakat.
KIB sejak awal hadir dengan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Bahkan KIB sudah memiliki program atau gagasan tersebut sebelum mendeklarasikan calon presiden (Capres).
BACA JUGA: Satkar Ulama Harap KIB Segera Tetapkan Airlangga Sebagai Capres
“(Gagasan) Itu saja yang patut dilakukan parpol atau siapa pun yang berkoalisi untuk membuat pemilih bahagia,” tegas Aditya, yang juga Dosen Universitas Indonesia ini.
Sebelumnya Plt. Ketua Umum PPP Mardiono saat bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mendorong untuk menikmati pesta demokrasi dan hasilnya berkualitas tinggi.
“Agar kelak nanti pemimpin yang akan memimpin bangsa ini mendapatkan amanah kepercayaan dari rakyat yang sesungguhnya," kata Mardiono.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersepakat ingin menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat.
Menurut Airlangga, KIB saat ini tengah membangun sebuah fondasi yang kuat untuk membangun Indonesia.
"Fondasinya harus kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan kita juga berharap bangunan ini akan diperkuat,” tegas Airlangga.
Koalisi Besar
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada masalah dengan upaya KIB untuk membangun koalisi besar.
Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.
"Koalisi besar sah saja, yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Ini yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu,” terangnya.
Menurut Dedi, koalisi besar yang tengah dibangun KIB mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Manfaat koalisi besar terletak pada kemampuan untuk menurunkan besarnya kontestasi publik.
“Satu sisi ada baiknya mengurangi kontestasi publik, tetapi tidak benar jika tafsirnya soal keberagaman peserta pemilu karena konsolidasi publik menjadi tanggung jawab partai juga," ungkapnya.
Di sisi lain, koalisi besar akan berakibat pada minimnya pilihan publik yang pada gilirannya bisa memunculkan potensi seteru yang sangat lebar.
“Imbas politik koalisi besar tentu minimnya pilihan public. Makin sedikit pilihan, maka makin besar kelompok yang bertarung, justru akan berisiko menimbulkan seteru yang juga lebih besar," pungkas Dedi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari