JAKARTA--Ulah Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, dengan statemen-statemen kontroversialnya mendapat tanggapan beragam. Statemen Dipo yang menebar ancaman reshuffle kabinet dan menginginkan menteri-menteri tidak boleh diam saja dan membantu presiden di pemerintahan menimbulkan pertanyaan apakah dia mendapatkan mandat khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya juga tidak tahu apakah Pak Dipo dapat mandat dari presiden atau bagaimana. Saya kira Pak SBY perlu meluruskan hal ini," kata Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, Senin (2/1), kepada pers di Jakarta.
Ia menambahkan, para menteri perlu berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya. "Statemen demikian berpotensi menimbulkan instabilitas kinerja. Bukan karena para menteri yang takut direshuffle, namun lebih pada team work kementerian," katanya.
Dia menjelaskan tidak dapat dipungkiri isu reshuffle kerap membuat kepemimpinan menteri melemah. Karena, para stafnya merasa menterinya sudah diujung tanduk, sehingga berakibat loyalitas kepemimpinan menurun. "Pastilah kinerjanya akan kedodoran. Jadi kalau memang ingin ada stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebaiknya jangan umbar ancaman reshuffle," ungkapnya.
Bila memang perlu, kata dia, lakukan saja secara proporsional dan profesional."Penyampaian 'warning' oleh seskab saya kira juga kurang tepat. Indonesia kan menganut sistem kabinet presidensiil, jadi tanggungjawab menteri adalah kepada presiden bukan kepada seskab," tegasnya.
Menurutnya, malah seharusnya seskab termasuk pihak yang dievaluasi kinerjanya, bukan yang mengevaluasi."Kalau demikian yang terjadi (seskab yang mengevaluasi) saya tidak paham, bisa jungkir balik nanti sistem pemerintahan kita," ujar Aboebakar tak habis pikir.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Pertaruhkan Nama Sani
Redaktur : Tim Redaksi