jpnn.com, JAKARTA - Pihak istana kepresidenan Jakarta merespons penolakan warga terhadap pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Diketahui, kilang tersebut baru saja ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana, Menteri BUMN Erick Tohir, hingga Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Sabtu (21/12) lalu.
BACA JUGA: Perintah Jokowi untuk Erick dan Ahok Soal Kilang di Tuban
Nah, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai warga yang menolak perlu diberikan pemahaman bahwa kilang itu dibangun untuk kepentingan nasional, bukan perorangan apalagi perusahaan.
"Kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa. Mungkin (yang menolak) masyarakat yang belum paham itu. Jadi kami akan memberikan pemahaman semakin baik," ucap Moeldoko di kantornya, Senin (23/12).
BACA JUGA: Ahok Dampingi Jokowi Meninjau Kilang Petrokimia di Tuban, Ini Hasilnya
Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini mengatakan bahwa langkah-langkah mitigasi akan dijalankan dengan baik dalam pembangunan kilang yang apabila telah berproduksi secara penuh, potensinya bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar USD atau sekitar Rp56 triliun.
Moeldoko pun meyakini penolakan tersebut akan segera dikomunikasikan dengan masyarakat di kawasan tersebut.
BACA JUGA: Penjelasan Jokowi Soal Pertemuannya Dengan Ahok
"Saya pikir ini persoalan yang cukup lama berhenti. Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi. Tapi yakinlah bahwa persoalan itu enggak terlalu sulit untuk dikomunikasikan," tandasnya.
Kilang TPPI sendiri sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, namun tersendat karena beberapa masalah. Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangunnya menjadi pabrik petrokimia terpadu.
Terkait kepemilikan saham, setelah restrukturisasi Pertamina memegang saham mayoritas sebesar 51 persen.
Sementara 47 persen saham dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Adapun 2 persen sisanya masih dipegang pemilik lama yaitu PT Silakencana Tirtalestari.(fat/jpnn)
Libur Nataru, Truk Dilarang Melintas :
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam