jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik atas capaian pemerintah yang selalu mengandalkan data makro sebagai rujukan penilaian pembangunan. Dia menilai emerintah tidak mampu membaca dinamika ekonomi rumah tangga atau individu secara keseluruhan. Hal itu dibuktikan dengan masih mudah ditemukannya kemiskinan di berbagai daerah terpencil di Indonesia.
Oleh karena itu menurut Fahri, sangat diperlukan ragam indikator baru untuk membaca tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih konkret. Ia menegaskan dalam dua tahun terakhir harus konsen dalam menyusun kerangka tersebut.
“Kami sedang menyusun atau membangun indikator kesejahteraan rakyat yang lebih konkret. Kita sedang diskusi selama dua tahun dalam menyusun kerangka. Seiring berjalan waktu banyak yang diupdate,” ujar Fahri dalam acara Coffee Morning dengan tema “Menurunnya Daya Beli Masyarakat” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurut Fahri, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen di kuartal dua tidak sejalan dengan tingkat daya beli masyarakat yang menurun. Karena itu, Fahri menyebut ada satu anomali yang terjadi dalam konsumsi masyarakat.
BACA JUGA: DPR Siap Terima Kedatangan Presiden
“Hari ini kita menemukan satu persoalan tengah ramai yaitu perdebatan yaitu menurunnya daya beli yang dibandingkan dengan angka makro,” ungkap Fahri.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Saleh P. Daulay yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Dia mengemukakan usai berkeliling ke dapil masih sangat mudah menemukan kemiskinan.
Alokasi dana dari pusat ke daerah dinilai tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan daya beli baru, sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar tentang sistem kerja pemerintah.
“Uang sudah banyak habis tapi kok tingkat pendapatan rendah. Dana desa Rp 800 juta tidak menciptakan lapangan kerja baru. Ini tidak menciptaian kesejahteraan yang mencipatakan daya beli baru,” ujar Saleh.
Meskipun seringkali pemerintah meliris optimisme kinerja makro ekonomi, namun hal itu nampaknya tidak berdampak banyak terhadap fakta lapangan yang menurut kacamata mikro sangat mudah kemiskinan dijumpai di pelosok daerah.
Oleh karenanya, Fahri Hamzah berkomitmen ingin membuat sebuah metode penghitungan kesejahteraan untuk masyarakat yang lebih konkrit melihat kenyataan real.
BACA JUGA: Ketua DPR: Gerakan Pramuka Harus Mampu Diterima Generasi Millenial
“Kita sedang memotret kenapa kinerja makro sering gagal membaca dinamika rumah tangga atau individu masyarakat kita. Nah kita fokus pada penurunan daya beli,” tukas Fahri.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Pengadilan di Maluku Kekurangan Anggaran
BACA ARTIKEL LAINNYA... Melihat Kesiapan Pembentukan Densus Tipikor, Komisi III DPR Kunjungi Polda Maluku
Redaktur : Tim Redaksi