JAKARTA – Kisruh internal yang melanda Partai Demokrat (PD) akhir-akhir ini diduga sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik atas informasi dugaan penyelewengan pajak keluarga Presiden Susila Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuannya, agar publik lupa ada kasus besar yang juga menjerat SBY dan keluarganya.
“Saya menduga, ribut-ribut ini disengaja untuk mengalihkan perhatian publik dari dugaan pajak itu. Coba bayangkan, berita soal pajak diberitakan, tiba-tiba saja muncul kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang ditetapkan sebagai tersangka kasus impor sapi. Lalu kemudian muncul kasus-kasus perpecahan di tubuh PD,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di sela-sela diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Jumat (8/2).
Menurutnya, jika dalam sebulan ini saja perhatian publik teralihkan, maka dengan sendirinya kasus terkait pajak keluarga SBY, akan memudar. Namun begitu Ray tidak berani kasus-kasus yang belakangan muncul itu benar-benar sebagai pengalih beredarnya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) SBY dan keluarganya.
“Ini hanya dugaan saya saja. Karena bisa saja faktanya berbeda,” ujarnya.
Yang pasti, kata Ray, PD memang tengah didera persoalan internal. Yaitu antara kubu Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD, dengan kubu Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat.
“Kalau perpecahan, itu jelas sekali. Puncaknya tadi malam (Kamis,red). Satu ngumpul di Duren Sawit (kediaman Anas,red). Sementara yang satunya lagi ngumpul di Cikeas (kediaman Presiden SBY,red)," ucapnya.
Sebelumnya sebuah koran nasional berbahasa Inggris, baru-baru ini memberitakan adanya penyimpangan pajak yang dilakukan keluarga Presiden SBY. Namun dengan tegas SBY menampik pemberitaan tersebut.
"Keluarga saya, saya sendiri, anak pertama saya Agus Harimurti Yudhoyono dan anak kedua saya Edhie Bhaskoro, adalah orang-orang yang patuh membayar pajak. Saya sebagai kepala negara juga harus memberi contoh yang benar," ujar Presiden di Jeddah, Senin (4/2) lalu.(gir/jpnn)
“Saya menduga, ribut-ribut ini disengaja untuk mengalihkan perhatian publik dari dugaan pajak itu. Coba bayangkan, berita soal pajak diberitakan, tiba-tiba saja muncul kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang ditetapkan sebagai tersangka kasus impor sapi. Lalu kemudian muncul kasus-kasus perpecahan di tubuh PD,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di sela-sela diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Jumat (8/2).
Menurutnya, jika dalam sebulan ini saja perhatian publik teralihkan, maka dengan sendirinya kasus terkait pajak keluarga SBY, akan memudar. Namun begitu Ray tidak berani kasus-kasus yang belakangan muncul itu benar-benar sebagai pengalih beredarnya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) SBY dan keluarganya.
“Ini hanya dugaan saya saja. Karena bisa saja faktanya berbeda,” ujarnya.
Yang pasti, kata Ray, PD memang tengah didera persoalan internal. Yaitu antara kubu Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD, dengan kubu Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat.
“Kalau perpecahan, itu jelas sekali. Puncaknya tadi malam (Kamis,red). Satu ngumpul di Duren Sawit (kediaman Anas,red). Sementara yang satunya lagi ngumpul di Cikeas (kediaman Presiden SBY,red)," ucapnya.
Sebelumnya sebuah koran nasional berbahasa Inggris, baru-baru ini memberitakan adanya penyimpangan pajak yang dilakukan keluarga Presiden SBY. Namun dengan tegas SBY menampik pemberitaan tersebut.
"Keluarga saya, saya sendiri, anak pertama saya Agus Harimurti Yudhoyono dan anak kedua saya Edhie Bhaskoro, adalah orang-orang yang patuh membayar pajak. Saya sebagai kepala negara juga harus memberi contoh yang benar," ujar Presiden di Jeddah, Senin (4/2) lalu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jerat Anas, KPK Tak Tunggu Perintah Cikeas
Redaktur : Tim Redaksi