JAKARTA - Carut marut program kartu Jakarta Sehat (KJS) tampaknya dapat berbuntut panjang. Pasalnya, hingga sekarang DPRD DKI masih merasa tidak puas dengan penerapan program jaminan kesehatan itu.
Bahkan DPRD DKI mengancam akan menggunakan hak interplasi untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"DPRD sudah gulirkan hak interpelasi. Sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Asraf Ali di gedung DPRD DKI, Kamis (23/5).
Selama ini DPRD DKI mempertanyakan banyaknya warga mampu yang ikut menerima KJS. Selain itu infrastruktur kesehatan ibu kota juga dinilai tidak siap menghadapi lonjakan pasien pasca diberlakukannya KJS. Kini akhirnya banyak pasien terlantar bahkan beberapa meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan.
Belakangan muncul pula keluhan dari pihak rumah sakit swasta yang merasa dirugikan karena melayani pasien KJS. Alasannya, standar tarif klaim KJS tidak mampu menutupi biaya operasional mereka.
Masalah ini bahkan membuat 16 rumah sakit swasta menyatakan mundur dari kerjasama dengan Pemprov DKI. Namun, 14 diantaranya menyatakan kembali bergabung.
Menurut Asraf, rencana DPRD untuk menggunakan hak interpelasi tidak boleh dianggap enteng oleh gubernur Jokowi. Pasalnya, sebagian anggota dewan menilai kepemimpinan gubernur yang belum genap setahun memerintah itu sudah gagal karena buruknya penerapan KJS.
"Kalau ini terus bergulir bisa jadi sejarah peristiwa politik besar di Jakarta. Pak Jokowi terancam diimpeachment," tegasnya. (dil/jpnn)
Bahkan DPRD DKI mengancam akan menggunakan hak interplasi untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"DPRD sudah gulirkan hak interpelasi. Sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Asraf Ali di gedung DPRD DKI, Kamis (23/5).
Selama ini DPRD DKI mempertanyakan banyaknya warga mampu yang ikut menerima KJS. Selain itu infrastruktur kesehatan ibu kota juga dinilai tidak siap menghadapi lonjakan pasien pasca diberlakukannya KJS. Kini akhirnya banyak pasien terlantar bahkan beberapa meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan.
Belakangan muncul pula keluhan dari pihak rumah sakit swasta yang merasa dirugikan karena melayani pasien KJS. Alasannya, standar tarif klaim KJS tidak mampu menutupi biaya operasional mereka.
Masalah ini bahkan membuat 16 rumah sakit swasta menyatakan mundur dari kerjasama dengan Pemprov DKI. Namun, 14 diantaranya menyatakan kembali bergabung.
Menurut Asraf, rencana DPRD untuk menggunakan hak interpelasi tidak boleh dianggap enteng oleh gubernur Jokowi. Pasalnya, sebagian anggota dewan menilai kepemimpinan gubernur yang belum genap setahun memerintah itu sudah gagal karena buruknya penerapan KJS.
"Kalau ini terus bergulir bisa jadi sejarah peristiwa politik besar di Jakarta. Pak Jokowi terancam diimpeachment," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berupaya Salip Bus, Vina Tewas Terlindas
Redaktur : Tim Redaksi