jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan berduka, sangat prihatin, serta menyesalkan teror, kekerasan, serta pembunuhan menggunakan senjata oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir, bahkan mencapai eskalasi makin tinggi.
Peristiwa terbaru terjadi, Rabu (14/4), yang mana guru, tukang ojek, dan rumah anggota DPRD setempat menjadi korban kekejian KKB. Syarief mengatakan tindak kekeasan ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi.
BACA JUGA: KKB Makin Brutal, Keji, Memfitnah Mendagri Tito Karnavian
Pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu lantas meminta pemerintah melakukan tindakan tegas, sekaligus mengevauasi kebijakan penanganan KKB di Papua.
“Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (otsus) yang mencapai Rp127 triliun hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” kata Syarief dalam keterangan persnya, Kamis (15/4).
BACA JUGA: KKB Kembali Beraksi, Kini Tembak Mati Tukang Ojek
Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini menilai pendekatan ekonomi melalui instrumen dana otsus yang setiap tahun mengalami peningkatan belum menunjukkan hasil optimal.
“Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana Otsus ini?” tanya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
BACA JUGA: KKB Berulah Lagi, Tembak Guru dan Bakar Sekolah, Azis Syamsuddin: Inilah Teroris Sesungguhnya
Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan lebih menyeluruh. Misalnya, apakah pemerintah di samping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, dan melakukan tindakan tegas atas kondisi ketertiban masyarakat dan keamanan akibat perbuatan teror keji oleh KKB terhadap rakyat di Papua.
Dia mengatakan bahwa kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil, bahkan tindakan teror dan kriminal KKB makin meningkat ke skala yang berbahaya untuk keutuhan NKRI.
Menurutnya, tata kelola dana otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya. Dia menegaskan hal ini sangatlah penting, karena jumlah dana begitu besar tetapi hasil tidak optimal.
Pemerintah pusat, kata Syarief, harus tegas dalam memastikan penggunaan dana otsus secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks domestik, dia melanjutkan, penegasan status KKB jelas adalah kelompok kriminal bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi teror kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat sipil di Papua.
Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua menjadi salah satu tugas pemerintah termasuk menteri luar negeri untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.
“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan komprehensif. Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy