KKJ Usul Jakarta Disatukan dengan Bodetabek

Selasa, 22 Februari 2022 – 03:22 WIB
Kawasan Monas sebagai ikon DKI Jakarta. Foto: Natalia Laurens/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komite Kajian Jakarta (KKJ) mengusulkan Jakarta menjadi Provinsi Daerah Istimewa Jakarta Raya, setelah nantinya tak lagi menjadi ibu kota negara.

Hal itu disampaikan KKJ untuk merespons permintaan Pemerintah guna memberikan masukan terkait konsep Jakarta ke depan, setelah ibu kota pindah pasca-terbitnya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

BACA JUGA: Gigit dan Tiup Kondom, Luna Maya: Bibir Gue Jontor

Daerah Istimewa Jakarta Raya ini nantinya akan memperluas wilayah dengan menyatukan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Direktur Komite Kajian Jakarta (KKJ) Syaifuddin menjelaskan usulkan itu muncul berdasarkan hasil diskusi dan kajian yang melibatkan banyak pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemuda, perempuan, akademisi, dan pihak lain.

BACA JUGA: Puji Vicky Prasetyo, Ayu Azhari: Mukanya Menarik Juga, Orangnya Ada Kelebihan...

"Ada beberapa pertimbangan perlu adanya Daerah Istimewa Jakarta Raya. Pertama dari dimensi historis, Jakarta memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai Ibu Kota Negara sebelumnya," ujar Syaifuddin.

Dari dimensi ekonomi, Jakarta memiliki infrastruktur maju, sekaligus sebagai pusat perdagangan dan bisnis, pendidikan, serta kesehatan.

BACA JUGA: Bukukan Kinerja Positif, BCA Life Raih Pendapatan Premi Sebesar Rp 1.343,9 Miliar

"Sedangkan dari dimensi geografis, Jakarta sebagai kota metropolitan perlu adanya perluasan wilayah dengan menggabungkan wilayah penyangga Jakarta, mengingat daerah penyangga lebih dekat jaraknya dengan pusat pemerintahan Jakarta dibandingkan dengan ibu kota provinsinya," jelasnya.

Dari dimensi budaya dan emosional, sambung Syaifuddin, penduduk daerah penyangga adalah mayoritas etnis Betawi. Sedangkan dimensi kelima adalah regulasi dan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah Jakarta perlu mengambil kebijakan cepat dan tepat untuk mengatasi problem yang ada di Jakarta.

"Sedangkan keenam adalah dimensi pembangunan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah penyangga lebih merata," seru Syaifuddin.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler