jpnn.com - CIBINONG - Seluruh SMP Negeri di Kabupaten Bogor baru-baru ini kompak menerapkan kebijakan pungutan akhir tahun sebesar Rp 800 ribu untuk siswa kelas sembilan. Uang itu diklaim untuk keperluan membiayai bimbingan belajar dan tryout ujian nasional para siswa.
Kepada Radar Bogor (grup JPNN), Kepala Sekolah SMPN 1 Tajurhalang Gugun Ruhiyat bantah anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya sekolah untuk mengejar keuntungan. Sebaliknya, klaim dia, pungutan akhir tahun merupakan respons atas keinginan orang tua murid agar anak mereka bisa menyelesaikan ujian nasional dengan lancar dan maksimal.
BACA JUGA: Diikuti 22 Ribu Penggalang, Jambore Nasional Bakal Meriah
Hal tersebut, klaim Ruhiyat lagi, telah dibicarakan dalam rapat komite sekolah bulan November 2015 lalu. "Kalau wali murid sudah mendesak kami harus jalani. Terlebih, masukan itu membangun," terangnya, Selasa (23/2).
Untuk merealisasikan aspirasi orang tua murid tersebut, lanjutnya, sekolah membutuhkan dana tambahan. Pasalnya, anggaran yang ada ditambah dana BOS tidak cukup membiayai kegiatan tryout dan bimbingan belajar secara maksimal.
BACA JUGA: Pemkab/Pemko Boleh Ikut Kelola SLTA, Syaratnya...
Sekolah yang dipimpinnya sendiri berencana melakukan tryout sebanyak empat kali. Hal itu dilakukan untuk memastikan ingatan siswa pada materi-materi ujian semakin kuat. “Jadi kalau mengandalkan dana BOS jelas tak akan cukup. Karena itu permintaan dari komite sekolah, wali murid juga sepakat untuk menutupi kebutuhan tryout itu,” tegasnya.
Dia pun pastikan kebijakan pungutan dana akhir tahun tak berlaku untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Menurut Ruhiyat, bagi yang tidak sanggup membayar bisa langsung berbicara kepada dirinya untuk meminta keringanan. “Kalau dia tidak mampu, tinggal komunikasikan dengan saya atau guru. Jadi tak perlu pusing memikirkan biaya itu. Bagaimanapun para dewan guru sudah menjadi keluarga. Jadi tak usah sungkan,” terangnya.
BACA JUGA: Mulai 2017, SMA Diurus Provinsi
Meski begitu, tidak semua orang tua murid senang dengan adanya kebijakan yang diklaim demi kepentingan anak mereka tersebut. Salah satunya SM (39), warga Tajurhalang yang mengaku kelimpungan mencari uang untuk menutup biaya akhir tahun. Selain berpenghasilan tak menentu, buruh serabutan ini juga harus menanggung kehidupan empat orang anak.
"Kalau tidak bayar anak saya pasti malu. Sementara penghasilan saya habis buat makan sehari-hari," tutur SM.
Ia berharap, pemerintah pusat bertindak untuk menghapus pungutan-pungutan di sekolah negeri. Menurut dia, ada banyak wali murid lainnya yang juga merasa keberatan. "Banyak yang ngeluh tapi takut untuk ngomong. Khawatir anak mereka jadi korban sekolah," ucapnya.
Kondisi yang sama juga dirasakan oleh AP (41). Warga Kecamatan Bojong ini mengaku tak mampu membayar pungutan akhir tahun. Asep berencana meminta kebijakan dari sekolah. “Rencananya saya mau ke kepala sekolah. Minta kebijakan. Mudah-mudahan diberi keringanan,” ucap sopir angkot ini. (azi/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemegang Kartu Jakarta Pintar Gratis Kuliah di Univesitas Negeri
Redaktur : Tim Redaksi