jpnn.com - BEKASI SELATAN – Ketua Presidium Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Mukhlis Setiabudi menuding Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Kota Bekasi, telah melakukan kesalahan cukup fatal.
BKD disebut tidak melakukan verifikasi dan validasi secara serius terhadap data honorer K2.
BACA JUGA: Bupati Mengeluh, 60 Persen APBD untuk Belanja Pegawai
Mukhlis bakna menilai BKD selama ini menutup diri terhadap pengawasan dari masyarakat.
’’Jika ada peran serta masyarakat, maka dianggap merongrong kebijakan BKD dan biang kerok karena mempersoalkan ketidakadilan mereka,” ujarnya seperti diberitakan Radar Bekasi (Grup JPNN).
BACA JUGA: Bandara Solo Batal Dibuka Hari Ini
Ketika diberikan data dugaan pemalsuan berkas kelengkapan data honorer K2, menurutnya, BKD maupun Inspektorat juga terkesan menganggap enteng.
FPHI menilai, banyak permainan yang terjadi dalam masalah masa kerja honorer K2. Meski belum memenuhi syarat, namun tetap diakomodir dan mendapatkan nomor test. Mukhlis juga curiga ada permainan yakni pemalsuan data usia peserta.
BACA JUGA: Dewan Ancam Gunakan Hak Angket Kasus Honorer K2
Ketua Komite Guru Bekasi (KGB) itu mengklaim sudah mengantongi data 125 guru honorer yang lulus CPNS, padahal mereka diduga memalsukan dokumen.
’’Minggu ini kami lakukan aksi besar di Pemkot, DPRD Kota Bekasi, dan Kejaksaan dengan membawa data pemalsuan data yang diakomodir dan diumumkan lulus test,” ungkapnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKD Kota Bekasi, Momon Sulaeman menjelaskan, sebelum proses kepesertaan anggota seleksi telah dilakukan verifikasi dan tidak ada data yang di luar syarat dan ketentuan.
Dia mengungkapkan, dalam proses verifikasi sebelum data peserta diserahkan ke Menpan, terlebih dahulu dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari inspektorat, hingga BKD sendiri. (mas/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal, Honorer K2 Tua Mulai Galau
Redaktur : Tim Redaksi